Zulkifli Hasan sebut posisi PAN di luar pemerintahan lebih terhormat

PAN berjanji mendukung kebijakan Jokowi yang pro-rakyat tetapi bakal kritis jika merugikan.

2015-04-20 14:42:33

Partai Amanat Nasional

Siang ini, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan menemui Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden. Pertemuan berlangsung cukup lama dari pukul 10.25 WIB hingga pukul 12.12 WIB.

Saat ditanya, apakah pertemuan itu sinyal PAN merapat ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH), Zulkifli hanya tersenyum santai. Dia lalu melemparkan guyonan jika pihaknya sering melakukan pertemuan.

"Teman-teman (wartawan) kalau rapat kan sudah rapat terus," kata Zulkifli Hasan usai bertemu Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/4).

Ketua MPR ini mengatakan sebagai pimpinan lembaga negara harus sering bersilaturahmi dengan Presiden Jokowi. Hal itu dinilainya akan memudahkan koordinasi fungsi dan kewenangan antara lembaga negara.

"Presiden itu kan kepala negara, Presiden kita semua dan ingat bahwa silaturahmi itu penting, jangan sampai kita mengorbankan lebih besar gara-gara KMP, KIH itu gak boleh begitu," ujarnya.

Menurutnya, PAN bakal mendukung kerja pemerintahan Jokowi-JK yang berorientasi pada rakyat. Namun, dia tetap akan menempatkan PAN di luar pemerintahan agar dapat mengkritisi jika ada kebijakan yang tidak pro-rakyat.

"Di luar itu kan terhormat ya gak apa-apa, bukan berarti kita tidak mendukung pemerintah, kalau pemerintahnya bagus program-programnya pro-rakyat ya kita dukung, selama ini kan mendukung terus. Yang paling mendukung saya kira kita, kalau pro-rakyat kalau tidak kita paling depan mengkritisi," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua MPP PAN Soetrisno Bachir juga datang menemui Jokowi beberapa waktu lalu. Di sana, Soetrisno mengatakan PAN tidak akan membuat kegaduhan dan mendukung pemerintahan Jokowi namun tetap mengkritisi jika ada kebijakan yang keliru.

"PAN, saya sebagai ketua MPP saya katakan tidak akan membuat kegaduhan. Kita akan mendukung program pro rakyat dan mengkritisi program yang tidak pro rakyat," ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4).

(mdk/efd)