Merdeka.com - Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) ibarat harta gono-gini dalam perkawinan. Sebab, setiap sang ketua umum 'bercerai' alias lengser dari kepengurusan, kantor yang biasa disebut dengan Rumah PAN itu selalu diributkan.

Alasannya tak lain karena kantor PAN adalah selalu milik sang ketua umum, bukan partai. Setidaknya ini terjadi selama 10 tahun terakhir, yakni dalam masa jabatan Ketua Umum Soetrisno Bachir (2005-2010) dan Hatta Rajasa (2010-2015).

Pada masa kepengurusan Soetrisno Bachir, Rumah PAN berada di Jl Buncit Raya, Jakarta Selatan. Semua kegiatan partai matahari biru itu dipusatkan di gedung tersebut. Namun, sekitar dua tahun setelah Soetrisno lengser, gedung itu diwakafkan ke Muhammadiyah.

"Jadi sekarang jadi milik Muhammadiyah, aktanya sudah berubah jadi Muhammadiyah," kata Soetrisno usai menghadiri diskusi di Kompleks Perumahan Anggota DPR, pada 15 Juli 2012 silam.

Pengusaha asal Pekalongan itu mengatakan, jika DPP PAN di bawah kepemimpinan Hatta Rajasa masih ingin menempati gedung itu, silakan berbicara dengan Muhammadiyah.

"Jadi silakan PAN dengan Muhammadiyah itu berkomunikasi masalah perpanjangan. Tanyanya sama Muhammadiyah karena bukan milik saya lagi, tanahnya sudah saya wakafkan," kata dia.

Setelah Soetrisno lengser dan gedung belum resmi diwakafkan, DPP PAN 2010-2015 sebenarnya masih suka mengadakan acara partai di situ selama dua tahun, atau setidaknya selama Hatta dkk belum pindah ke gedung di Jl Tb Simatupang, Jakarta Selatan, medio 2012.

Di gedung samping Tol JORR dan tak jauh dari kantor DPP PKS itulah Hatta akhirnya menghabiskan separuh masa jabatannya di PAN. Namun, setelah Hatta lengser per 1 Maret lalu, Rumah PAN itu terlalu cepat diambil alih dari tangan Zulkifli Hasan, ketua umum yang baru.

Alasannya, gedung itu ingin segera dijadikan kantor usaha anak Hatta, Reza Rajasa. Ditanya mengenai pengambilalihan gedung itu, Zulkifli enggan berkomentar banyak.

"Aduh itu urusan dapur, terima kasih deh," kata Zulkifli saat menghadiri pelantikan Jenderal Badrodin Haiti menjadi Kapolri di Istana Presiden, Jakarta, Jumat (17/4).

Melihat gedung yang akan segera ditarik, pengurus DPP PAN di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan berinisiatif melakukan saweran demi mendapatkan kantor baru.

Sekjen PAN Eddy Suparno mengatakan inisiatif itu datang dari internal kader. Ide itu sama sekali bukan instruksi dari pimpinan partai.

"Tidak pernah ada instruksi dari DPP untuk urunan, itu inisiatif (kader). Kami memang berniat untuk membeli kantor baru. tentunya bicara budget, time table, semuanya akan berjalan bersama. Ini gerakan spontanitas dan solidaritas kader," kata Eddy saat menggelar konferensi pers di ruang Fraksi PAN, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/4).

Di tempat yang sama, Ketua Fraksi PAN DPR Mulfachri Harahap mengatakan lewat saweran dari pengurus DPP tersebut, kini sudah terkumpul dana kurang lebih Rp 1 miliar.

Selain itu, dia mengklaim pengumpulan dana secara patungan itu sesungguhnya tak disetujui oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Namun, karena melihat semangat dari kader yang ingin punya kantor tetap, maka ketua MPR itu tak kuasa menahannya.

"Ketum sesungguhnya keberatan dengan saweran ini, tapi semangat kader tidak bisa dibendung," kata dia.