Wiranto ingatkan dulu kepala daerah dipilih DPRD diprotes karena marak politik uang

Wiranto menambahkan pemerintah tidak bisa terburu-buru menentukan sikap apakah akan mendukung wacana tersebut atau tidak.

2018-04-10 16:34:32

Pilkada Serentak

Menteri Koordinator Bidang, Politik Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan pemerintah bakal mengkaji wacana evaluasi pemilihan kepala daerah secara langsung. Pemerintah, menurut Wiranto, perlu melihat kembali untung rugi jika pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD.

"Tentunya tidak gampang untuk setuju, tidak setuju tapi perlu dibahas secara seksama dalam proses demokrasi sekarang ini, untung ruginya bagaimana, apakah dengan kembali ke DPRD itu demokrasi jadi semakin sehat? apa hak rakyat tidak terpasung?," ujar Wiranto di kantor Menko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (10/4).

Wiranto menambahkan pemerintah tidak bisa terburu-buru menentukan sikap apakah akan mendukung wacana tersebut atau tidak.

"Ini semuanya perlu dibincangkan dengan baik dengan bijak jangan grasak grusuk terburu-buru karena menyangkut hak warga negara, menyangkut sistem demokrasi yang sedang kita kembangkan," imbuhnya.

Ketua DPR Bambang Soesatyo sebelumnya, meyakini pemerintah akan setuju wacana evaluasi pemilihan langsung. Politisi Golkar ini berdalih penyelenggaraan pilkada saat ini memakan biaya mahal, sehingga tidak menutup maraknya politik uang dan kepala daerah yang terlibat korupsi.

Wiranto menjelaskan hal tersebut pun menjadi alasan kenapa pada waktu diterapkan pemilihan langsung karena dinilai sarat politik uang.

"Dulu saat dipilih DPRD orang protes karena mudah sekali bermoney politik karena jumlahnya sedikit sehingga kemudian dilemparkan kepada pemilihan langsung dari rakyat dengan harapan money politics akan habis karena terlalu mahal," jelasnya.

Sebelumnya, Bambang Soesatyo mengadakan pertemuan dengan Mendagri Tjahjo Kumolo. Dalam pertemuan itu dibahas pelaksanaan Pilkada. Menurut pria yang akrab disapa Bamsoet itu, pemerintah diyakini sepakat dengan usulan tersebut. Apalagi dia juga tidak menutup kemungkinan wacana pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD.

(mdk/rzk)