Wasekjen Gerindra: PT 20% agar Jokowi tak head to head sama Prabowo

Opsi A didukung partai pemerintah, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi Partai NasDem dan Fraksi Partai Hanura.

2017-07-21 14:43:45

RUU Pemilu

DPR RI sudah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilu menjadi Undang-Undang dalam sidang paripurna yang digelar Kamis (20/7) hingga Jumat (21/7) dini hari. Pengesahan RUU Pemilu diwarnai walk out tiga pimpinan sidang, masing-masing Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Taufik Kurniawan dan Agus Hermanto.

Ketiganya walk out karena fraksinya memilih opsi B dengan poin krusial menyangkut besaran presidential threshold 0 persen dalam pengambilan keputusan tersebut. Sementara keputusan paripurna sendiri mengesahkan opsi A dengan presidential threshold 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional.

Opsi A didukung partai pemerintah, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi Partai NasDem dan Fraksi Partai Hanura. Adapun partai yang mendukung opsi B adalah Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade menilai ada usaha dari koalisi pemerintah yang akan mengusung kembali Presiden Joko Widodo di Pemilu 2019 agar tak 'bertarung' langsung dengan Prabowo Subianto.

"RUU Pemilu jadi alat untuk memastikan Pilpres 2019 hanya diikuti calon tunggal, agar Jokowi tidak bertemu atau head to head dengan Prabowo Subianto," ujar Andre di Jakarta, Jumat (21/7).

Dia menyinggung janji demi janji Jokowi dalam Pilpres 2014 lalu mengenai upaya menumbuhkan demokrasi yang sehat. Dalam kenyataannya, penegakan hukum yang menjadi ciri pemerintahan yang demokratis jauh panggang dari api. Sebab dalam prosesnya jadi condong ke penguasa.

Terbaru, lanjut Andre, dengan dibubarkannya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui Perppu. Padahal awalnya disampaikan pemerintah tetap melalui mekanisme pengadilan.

"Janji tinggal janji, jauh panggang dari api. Tidak heran jika banyak pihak menyebut rezim sekarang menuju pemerintahan yang otoriter," ungkap Andre Rosiade.

(mdk/ded)