Usulan penambahan pimpinan MPR berasal dari fraksi pro pemerintah

2017-05-24 16:21:28

MPR

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, usulan penambahan 6 pimpinan MPR adalah kesepakatan dari partai-partai pendukung pemerintah. Namun, Supratman menyebut sikap dari seluruh fraksi pendukung pemerintah terkait penambahan pimpinan MPR itu belum bulat.

"Sepengetahuan saya ada dari kesepakatan-kesepakatan yang diambil seluruh fraksi-fraksi pendukung Pemerintah. Tapi di antara mereka dinamikanya juga masih belum menyatu," kata Supratman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/5).

Supratman mengungkapkan alasan dan pertimbangkan ditambahnya pimpinan MPR. Pertama, kata dia, wacana ini bukan hal baru karena komposisi pimpinan MPR berasal dari seluruh perwakilan fraksi partai dan golongan pernah terjadi di tahun 1999.

Alasan kedua, MPR dianggap sebagai lembaga yang menjadi representasi dari rakyat. Oleh sebab itu, dia usulan agar semua fraksi mendapatkan jatah di jajaran pimpinan MPR adalah sesuatu yang wajar.

"Soal tugas dan kewenangan yang ada di sana kan mungkin dianggap bahwa di sana representasi terhadap orang. Sehingga dengan demikian tidak ada salahnya itu kira-kira alasan teman-teman yang mengusulkan semua fraksi disana," terangnya.

Ketua MPR Zulkifli Hasan disebut menolak usulan penambahan tersebut karena berpotensi menjadi polemik. Baleg akan bertemu dengan Zulkifli untuk meminta pertimbangan terkait wacana itu.

Politikus Gerindra ini berharap wacana penambahan unsur pimpinan MPR berorientasi pada peningkatan kinerja MPR bukan hanya untuk bagi-bagi kekuasan kepada fraksi-fraksi partai.

"Sekali lagi ini tidak boleh menjadi dagangan sapi. Kita berharap bahwa kalaupun ada penambahan unsur pimpinan ini tidak semata-mata untuk bagi-bagi kekuasan kursi ya itu enggak boleh. Tapi kalau pun ada penambahan berapa pun jumlahnya itu ini kita berharap untuk peningkatan kinerja," ujar Supratman.

Selain itu, Baleg juga memahami wacana penambahan ini bakal berpengaruh pada anggaran, struktur dan pembagian tugas di 6 jajaran pimpinan MPR. Oleh karenanya, Supratman meminta fraksi-fraksi mengkaji urgensi kebutuhan dari penambahan 6 kursi pimpinan MPR itu.

"Nah oleh karena ini butuh sifat kenegarawanan untuk melihat memang kebutuhannya seperti apa. Itu yang akan kita putuskan dalam rapat Selasa yang akan datang," pungkasnya.

(mdk/bal)