Usul Ditolak Mendagri, Demokrat Ngotot Ingin Jadikan Kadernya Wakil Ketua DPRD Jabar

Usulan penambahan pimpinan DPRD Jawa Barat dari Demokrat tidak dikabulkan. Pengurus partai segera melayangkan surat keberatan terhadap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Presiden RI Joko Widodo.

2019-10-03 18:02:00

DPRD

Diketahui, sebelumnya usulan itu didasari karena saat ini jumlah anggota DPRD Jawa Barat bertambah menjadi 120 orang dari sebelumnya 100 orang.

Namun, berdasarkan ketetapan surat keputusan Mendagri Nomor 161.32-4363 tahun 2019 tentang pengangkatan pimpinan definitif DPRD Jawa Barat, hanya tercantum lima pimpinan definitif terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua. Sementara Demokrat ingin ada penambahan satu kursi wakil ketua untuk kadernya.

Saat ini, Taufik Hidayat dari Partai Gerindra sudah resmi menduduki kursi Ketua DPRD Jawa Barat periode 2019-2024. Ia disahkan dalam rapat paripurna pengambilan sumpah dan janji pimpinan DPRD Jawa Barat, Kamis (3/10).

Posisi wakil ketua diisi oleh Achmad Ru'yat dari PKS, Ineu Purwadewi Sundari dari PDI Perjuangan, Ade Barkah Surahman dari Partai Golkar dan Oleh Soleh dari PKB.

Ketua Fraksi Partai Demokrat, Asep Wahyuwijaya mengaku keberatan dan akan melayangkan surat kepada Mendagri yang ditembuskan pula ke Presiden Joko Widodo.

Ia mengklaim, usulan penambahan kursi pimpinan ini sudah mendapatkan pandangan dari sejumlah pihak baik itu dari guru besar ketatanegaraan, pakar, dan ahli.

Dalam undang-undang disebutkan jika anggota DPRD sebanyak 85 hingga 100 orang, maka unsur pimpinan sebanyak 5 orang. Sedangkan kondisi ini berbeda dengan DPRD Jawa Barat yang berjumlah 120 orang.

Meski demikian, untuk pengambilan langkah hukum, ia memilih untuk menundanya. "Kami akan bersurat kepada presiden. Soal gugatan atau menempuh TUN (tata usaha negara) atau segala macam, itu ada prosesnya. Kami belum sejauh itu," kata dia.

"Seluruh mekanisme upaya yang itu dimungkinkan secara tata aturan yang baik, kami akan lakukan agar 120 orang DPRD Jawa Barat ini dilegitimasi secara utuh oleh pimpinannya," paparnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Barat Taufik Hidayat memilih menjawab normatif saat ditanya soal usulan penambahan unsur pimpinan ini. "Kita selama bisa membantu, ya pasti dibantu selama untuk kemaslahatan warga Jawa Barat. Jadi ini masih diproses," pungkasnya.

(mdk/bal)