Tolak revisi UU KPK, Gerindra & Demokrat dinilai cuma cari pamor
"Politisi itu cari pamor belum tentu mengkritisi benar-benar."
Langkah Partai Gerindra dan Partai Demokrat menolak revisi undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap untuk mencari panggung politik. Cara ini wajar, terutama untuk mendulang suara pada Pemilu 2019.
"Wajar Saja. Karena ini kalau kan cari panggung dan bisa jadi dapat suara di tahun 2019," kata Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, kepada merdeka.com, Jumat (12/2).
Dia menjelaskan, penolakan revisi UU KPK dilakukan Gerindra dan Demokrat tidak belum tentu sesuai. Sebab, dia berpandangan selama ini partai penentang sebuah kebijakan hanya mencari pamor.
"Memang cari pamor. Politisi itu cari pamor belum tentu mengkritisi benar-benar. Belum tentu juga mereka tau isi pasalnya menguatkan atau melemahkan KPK," jelasnya.
"Belum tentu dia mengkritisi menolak dengan seksama. Pasal mana yang salah dan argumen-argumen yang valid juga belum tentu mengkritisi," terangnya.
Baca juga:
Ini alasan Demokrat ngotot tolak revisi UU KPK
Demokrat minta Jokowi tegas tolak revisi UU KPK
Demokrat ngaku belum terima naskah akademik revisi UU KPK terbaru
Soal revisi UU KPK, Luhut sebut Demokrat & Gerindra cari popularitas
Parpol penguasa selalu ngotot ingin revisi UU KPK