Tolak kasur Rp 12 M, anggota DPR minta perbaikan atap rumah dinas
"Yang agak kurang bagus itu keadaan rumah yang bocor-bocor kalau hujan," kata anggota FPPP Aditya Mufti.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Aditya Mufti Ariffin menolak secara tegas wacana pembelian kasur di rumah dinas anggota DPR dengan anggaran Rp 12 miliar. Dia mengaku kasur yang dia gunakan di rumah dinas di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan masih nyaman untuk digunakan.
"Kalau saya kurang setuju, dan kebetulan saya tinggal di rumah dinas Kalibata. Kasurnya masih bagus," kata Aditya saat dihubungi merdeka.com, Senin (25/8).
Dia pun menyarankan agar anggaran tersebut diperuntukkan untuk hal yang lain. Pasalnya, di rumah dinas yang dia tempati saat ini mengalami kebocoran di bagian atap.
"Yang agak kurang bagus itu keadaan rumah yang bocor-bocor kalau hujan. Mending untuk yang lain, kalau memang untuk perumahan ya mending untuk perawatan rumahnya," ujarnya.
Apalagi, lanjut dia, banyak anggota dewan yang tidak menempati rumah dinas. Sehingga, pembelian kasur baru memang tidak tepat sasaran.
"Banyak rumah dinas yang tidak ditinggali atau hanya stafnya atau keluarganya yang tinggal di sana," pungkas Aditya.
Baca juga:
Pimpinan DPR: Kasur Rp 12 M baru dianggarkan, kalau mau kritik nanti
Ini penjelasan DPR soal anggaran kasur sampai Rp 12 miliar
Belum selesai kontroversi 7 proyek, DPR anggarkan Rp 12 M buat kasur
Anggarkan Rp 12 M, kasur jenis apa yang dibeli buat anggota DPR?