Tak tepat PKB serta Gerindra minta jatah & tambah kursi pimpinan DPR

Sekretaris Jenderal Partai Hanura Syarifuddin Suding berharap masalah perebutan kursi pimpinan DPR/MPR bisa selesai. Sebab, anggota parlemen harus fokus menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat bukan berebut menjadi pimpinan lembaga legislatif.

2017-01-13 11:36:57

UU MD3

Sekretaris Jenderal Partai Hanura Syarifuddin Suding mengatakan keinginan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Gerindra mendapatkan satu kursi lagi di pimpinan DPR dan MPR selain jatah milik PDIP, tidak tepat. Menurutnya, tidak elok jika semua fraksi di DPR meminta jatah kursi pimpinan.

"Saya kira tidak tepat lah. Tidak semua 10 fraksi sebagai pimpinannya," kata Suding di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/1).

Permintaan kedua partai itu bukan kali pertama. Permintaan itu pernah disampaikan saat Parlemen masih memanas antara kubu Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih. Dia khawatir permintaan itu akan menimbulkan kegaduhan baru di DPR.

"Ya memang ini sudah dimulai dari awal pada saat ada KIH-KMP dan saya tahu benar pembahasan UU MD3 karena saya terlibat. Karena sudah ada hasil, pada saat itu dugaan saya itu akan menimbulkan potensi konflik, potensi kegaduhan," terangnya.

Anggota Komisi III DPR ini berharap masalah perebutan kursi pimpinan DPR/MPR bisa selesai. Sebab, anggota parlemen harus fokus menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat bukan berebut menjadi pimpinan lembaga legislatif.

"Mudah-mudahan ini pelajaran terakhir lah buat parlemen. Karena mengurus rakyat tidak lah semata-mata pada posisi ketua," ucapnya.

(mdk/noe)