Soal kisruh KPK vs Polri, tak semua relawan tinggalkan Jokowi

"Kami akan selalu mendukung dan siap pasang badan mengawal kebijakan Jokowi," kata Ferdinandus Semaun.

2015-02-02 01:44:00

KPK vs Polri

DPP Posko Relawan Rakyat (Pos Raya), salah satu komponen pendukung Jokowi menyatakan kesetiaannya untuk tetap percaya dan mendukung kepemimpinan Jokowi dengan kebijakannya sesuai Nawacita yang diusungnya. Relawan tersebut mengaku bakal pasang badan untuk semua kebijakan Jokowi yang pro rakyat.

"Kami akan selalu mendukung dan siap pasang badan mengawal kebijakan Jokowi," kata Ketua Umum DPP Posko Relawan Rakyat (Pos Raya) Ferdinandus Semaun didampingi Ketua Dewan Pembina Pos Raya Febri WP, di Gedung Joang, Jakarta, Minggu (1/2).

Menurut Semaun, pernyataan sikap organisasinya itu merupakan jawaban tegas atas upaya pembangunan opini publik menyesatkan, yang menyatakan Jokowi telah ditinggalkan oleh relawan pendukungnya.

"Banyak pernyataan bahwa ada relawan pendukung yang meninggalkan Jokowi. Tetapi, kami nyatakan kami tetap akan mendukung pemerintahan Jokowi untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat," kata Semaun.

Pihaknya juga mengajak seluruh masyarakat dan elemen bangsa untuk menyadari bahwa banyak pihak yang menunggangi masalah yang menimpa Bambang Widjajanto dan Budi Gunawan yang dapat menyebabkan kondisi bangsa terganggu dan agenda pembangunan terhambat.

Untuk itu, Pos Raya menyerukan kepada pemerintahan Jokowi dan seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap fokus memprioritaskan pembangun bangsa dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Semaun berpendapat, Save KPK, Save Polri, Save Indonesia adalah sebuah keharusan yang menjadi tanggung jawab semua pihak. Namun upaya penyelamatan tersebut tidak serta merta menyelamatkan oknumnya yang terlibat masalah hukum.

Indonesia sangat berkepentingan untuk membersihkan semua institusi yang ada dari orang-orang yang bermasalah secara hukum. Dengan demikian, upaya penyelamatan lembaga KPK dan Polri tidak dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan konstitusi, Undang-Undang (UU), dan peraturan lainnya.

"Masalah hukum yang menimpa oknum KPK dan Polri harus tetap diproses secara hukum, biarkan hukum itu sendiri yang akan memberikan keadilan. Masalah hukum yang menimpa oknum KPK dan Polri harus tetap diproses secara hukum, biarkan hukum itu sendiri yang akan memberikan keadilan kepada yang bersangkutan," tandasnya.

(mdk/rnd)