Setnov bantah DPR ikut campur soal perpanjangan kontrak Freeport
DPR hanya bertugas mengawasi sedangkan yang memutuskan perpanjangan kontrak adalah pemerintah.
Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) membantah tudingan jika DPR ikut bermain agar kontrak PT Freeport diperpanjang. Setnov menegaskan, DPR hanya bertugas mengawasi, sedangkan yang melakukan perpanjangan kontrak adalah pemerintah.
"Saya yakin anggota-anggota saya di DPR tidak akan melakukan hal-hal yang diisukan demikian. Saya yakin bahwa anggota DPR tidak mudah untuk melakukan hal-hal yang demikian. Saya sudah melakukan tukar pikiran dengan bertemu langsung kepada anggota-anggota untuk bersama-sama memikirkan pemerintah. Masalah dugaan menteri ESDM saya tidak tahu," kata Setnov di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11).
Menurut Setnov sejauh ini DPR hanya menjalankan fungsinya. Tak ada ikut campur soal perpanjangan kontrak.
"Tapi saya yakin bahwa anggota DPR telah menjalankan fungsi yaitu pengawasan, budgeting, dan UU," tegasnya.
Meski begitu, jika kontrak sudah diperpanjang, Setnov berharap agar beberapa kewajiban PT Freeport harus dipenuhi. Beberapa di antaranya ialah membangun smelter dan membayar pajak pada negara.
"Freeport ini mempunyai suatu kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan. Yang tidak bisa dipungkiri kewajibannya selain membangun smelter, tetapi juga harus memperhatikan masalah-masalah lain. Ini sangat berarti untuk kepentingan Indonesia dan juga pemasukan-pemasukan yang diberikan kepada pemerintah, tentu ini menjadi perhatian," pungkasnya.
Baca juga:
Jika Freeport IPO, bos BEI jamin sahamnya tak dibeli asing
Akhir tahun, Pertamina target pasok seluruh kebutuhan BBM Freeport
Pembelaan Freeport tunggu kepastian perpanjangan kontrak
Sejak 1992, Freeport klaim Indonesia sudah raup untung 60 persen
Freeport hadiri pertemuan Jokowi dengan Kadin AS di Washington DC