Sekjen: Tidak Ada Gagasan dari PDIP Tentang Jabatan Presiden Tiga Periode
Hasto menegaskan, PDIP sejak awal taat pada konstitusi. Termasuk Presiden Jokowi, katanya, menegaskan hal yang sama berulang kali.
PDIP menegaskan tidak menginginkan aturan yang membuka peluang jabatan presiden menjadi tiga periode. PDIP tegas menolak jabatan kepala negara lebih dari sepuluh tahun.
"Tidak ada gagasan dari PDI Perjuangan tentang jabatan presiden tiga periode atau perpanjangan masa jabatan," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dalam keterangan pers diterima merdeka.com, Sabtu (18/9).
Hasto menegaskan, PDIP sejak awal taat pada konstitusi. Termasuk Presiden Jokowi, katanya, menegaskan hal yang sama berulang kali.
Dia menambahkan, usulan amandemen terbatas Undang-undang Dasar 1945 yang dilakukan pihaknya hanya menekankan soal Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dia memastikan PDI Perjuangan dan Jokowi tidak menginginkan masa jabatan kepala negara ditambah atau bisa diduduki sampai tiga periode.
"Konstitusi negara sudah memuat seluruh landasan falsafah kehidupan berbangsa. Di dalamnya diatur tata pemerintahan yang baik agar seluruh sendi-sendi kehidupan di dalam mengelola negara tetap mengabdikan diri kepada kepentingan Tanah Air," ungkapnya.
Baca juga:
Presiden PKS Tolak Isu Perpanjangan Jabatan Presiden: Hanya Kades yang Boleh
MPR: Megawati Tak Menghendaki Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
Pakar Hukum: Tak Ada yang Jamin Amandemen UUD Batal, Rakyat Trauma Revisi UU KPK
Hidayat Nur Wahid: Isu Presiden 3 Periode Case Closed, Tapi Masih Ada yang Mengompori
Istana: Jokowi Tegak Lurus pada UUD 1945 & Tolak Perpanjangan Jabatan Presiden
Hidayat Nur Wahid Sebut Tak Ada Atmosfer MPR Mengusulkan Amandemen UUD 1945