Sambut baik putusan Menkum HAM, PPP Kubu Romi gelar konsolidasi

"Dengan adanya SK ini, maka PPP kembali ke kilometer nol," kata Romi.

2016-02-17 19:19:04

Kisruh PPP

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, memutuskan kepengurusan Partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengembalikan pengesahan pengurus Muktamar Bandung pada tahun 2011 lalu dengan masa bakti 6 bulan. Menurut Yasonna, keputusan Mahkamah Agung soal Muktamar Jakarta tidak sah, sedangkan keputusan Muktamar Surabaya juga dicabut oleh Kemenkum HAM.

Menanggapi hal tersebut, Sekjen DPP PPP Muktamar Bandung Romahurmuziy menyambut baik. Menurut Romi, biasa dia disapa, SK DPP PPP hasil Muktamar VII Bandung secara organisatoris memang masih berlaku selama 5 tahun yakni sejak 2011 sampai 2016.

"SK ini mengukuhkan eksistensi DPP PPP saat ini di mata administrasi negara, sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya oleh Mahkamah Partai pada tanggal 11 Januari 2016," kata Romi dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (17/2).

Terbitnya SK ini, tegas Romi, juga mengakhiri segala bentuk spekulasi yang berkembang atas penyelesaian PPP. Sekaligus menunjukkan proporsionalitas, profesionalitas, dan imparsialitas pemerintah dengan kesamaannya menyikapi persoalan di PPP dan Golkar.

"Setelah ini, kewajiban DPP adalah konsolidasi DPP dengan mengadakan Rapat Pleno DPP, mengumumkan hal ini secara internal kepada seluruh jajaran DPP, DPW, DPC ke bawah agar tercipta keseragaman pemahaman. Serta melakukan langkah-langkah organisasi dalam rangka penyatuan kembali seluruh elemen PPP sebagaimana langkah-langkah yang diamanatkan Mahkamah Partai," jelas Romi.

"Dengan adanya SK ini, maka PPP kembali ke kilometer nol, di mana secara administrasi negara tak ada lagi eksistensi Surabaya maupun Jakarta. SK ini memudahkan islah seutuhnya PPP dengan adanya komando tunggal kepemimpinan partai, yang atas hal ini berlaku pula dalam komunikasi formal dan administratif PPP kepada seluruh instansi terkait di semua tingkatan mulai dari pusat sampai daerah," tandasnya.

(mdk/lia)