Sabiqin mundur dari DPW, soliditas PKS Jabar di Pilpres terganggu
Di tengah upaya memenangkan Capres Cawapres Prabowo Subianto-Sandi Salahuddin Uno di Jawa Barat, soliditas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali terganggu. Hal itu terjadi lantaran elite partai mengundurkan diri dari struktur kepengurusan Dewan Perwakilan Wilayah (DPW). Salah satunya Ketua Kaderisasi DPW PKS Jabar
Di tengah upaya memenangkan Capres Cawapres Prabowo Subianto-Sandi Salahuddin Uno di Jawa Barat, soliditas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali terganggu. Hal itu terjadi lantaran elite partai mengundurkan diri dari struktur kepengurusan Dewan Perwakilan Wilayah (DPW). Salah satunya Ketua Kaderisasi DPW PKS Jawa Barat, Mohammad Sabiqin.
Melalui surat pengunduran diri yang dibuat, Sabiqin mengungkapkan alasan berupa penolakan untuk berbaiat ulang kepada partai usai putusan Dewan Syariah Pusat (DSP), yang meminta seluruh kader partai untuk kembali berbaiat sebagai tanda kesetiaan terhadap DPP PKS.
Menurutnya permintaan baiat ulang itu otomatis membatalkan baiat yang telah dilakukan seluruh kader partai sebelumnya. Jadi dia menambahkan, jika tidak bersedia dibaiat ulang, berarti dianggap keluar dari PKS.
Berita lengkap mengenai Pilpres 2024 bisa dibaca di Liputan6.com
"Sepemahaman saya, permintaan baiat ulang di mana bagi yang tidak melaksanakan dianggap keluar dari jemaah, itu adalah bentuk pembatalan baiat bagi seluruh kader PKS di manapun berada sejak diterbitkannya Tadzkirah DSP tersebut dan baru dianggap sebagai kader lagi setelah menjalankannya," ungkap Sabiqin dalam keterangan tertulis, Jumat (14/9).
Untuk itulah Sabiqin menolak melakukan baiat ulang sebagaimana yang diwajibkan oleh DSP PKS. "Maka dengan ini saya ikrarkan bahwa saya tidak bersedia berbaiat ulang, sebagaimana yang diamanatkan Tadzkiroh DSP," imbuhnya.
Selain itu, dia menyebutkan alasan lain yang membuat dia meninggalkan PKS, karena menurutnya kepengurusan DPP PKS saat ini dianggap tidak mampu mengelola konflik dengan benar.
"Semua yang beda pandangan dipecat dan didorong untuk keluar dari PKS," katanya.
Sebelumnya, beredar surat dari Dewan Syariah Pusat (DSP) PKS bernomor 60/T/DSP-PKS/1439 tentang komitmen (Iltizam) kepada jemaah.
Surat bertanggal 15 Agustus 2018 itu berisi rekomendasi kepada DPP PKS untuk memerintahkan kepada setiap kader melakukan ta'ahhud lisan dan tertulis setelah membaca dan memahami tadzkirah, sebagai bentuk penguatan komitmen terhadap syariat dan jemaah.
Baca juga:
PKS minta Yasonna mundur jika tak bisa perbaiki Lapas
PKS sebut Asian Sentinel bunuh karakter SBY jika tudingan tak berbasis fakta
15 Jam diperiksa, Nur Mahmudi pulang usai penangguhan penahanan dikabulkan
Temuan bertambah, koalisi Prabowo sebut ada 8,1 juta pemilih ganda
PKS sambut baik SBY jadi juru kampanye Prabowo - Sandiaga
Hidayat Nur Wahid setuju iklan program Jokowi di bioskop dicopot