Rektor Perguruan Tinggi Katolik Seluruh Indonesia Resah karena Demokrasi Semakin Menyimpang

Seluruh rektor yang berkumpul sepakat menyoroti tatanan hukum dan dinamika demokrasi di Indonesia yang dianggap semakin menyimpang.

Koordinator APTIK Dr G Sri Nurhartanto SH LLM menyatakan bahwa seluruh rektor dan ketua perguruan tinggi Katolik Indonesia merasa resah dengan kondisi tanah air saat ini. Utamanya, terkait dengan tatanan hukum dan demokrasi Indonesia jelang Pemilu yang dianggap semakin rusak.

"Kami para Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Katolik Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia (APTIK) sangat resah dengan kondisi di tanah air tercinta atas rusaknya tatanan hukum dan demokrasi Indonesia menjelang Pemilu Serentak 2024," katanya di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS), Sabtu (3/2).

Menurut para pimpinan APTIK, praktik penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, korupsi dan nepotisme serta penegakan hukum yang semakin menyimpang dari semangat reformasi dan konstitusi negara telah mengoyak hati nurani dan rasa keadilan bangsa Indonesia.

Untuk itu pihaknya menyerukan kepada seluruh pihak yang berkepentingan terhadap terselenggaranya Pemilu 2024 yang berkualitas, bermartabat, jujur dan adil.

"Presiden dan segenap jajarannya harus menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik serta memegang teguh sumpah jabatannya sesuai tugas pokok dan fungsinya, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan memerangi kolusi, korupsi dan nepotisme serta melakukan penegakan hukum dengan tidak menggunakan sistem tebang pilih dan selalu menjunjung tinggi etika dalam bekerjanya," katanya.

Pihaknya meminta penyelenggara pemilu menjunjung tinggi asas pemilu yang Luber. "Jurdil untuk menjamin hak setiap orang yang memiliki hak pilih agar dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas sesuai dengan hati nuraninya tanpa mendapat tekanan dalam bentuk apa pun," tambahnya.

Selanjutnya, aparat negara baik Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun Kepolisian Republik Indonesia Indonesia (POLRI) selalu bersikap netral dan tidak memihak pada pemilu.

Negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak kebebasan berekspresi setiap warga negaranya sebagai bagian dari hak asasi manusia.

"Mengutamakan pendekatan damai tanpa kekerasan dalam masa kampanye sampai dengan saat pelaksanaan pemilihan umum dan sesudahnya," ucap Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta itu.

Sementara Rektor UKWMS Drs Kuncoro Foe GDipSc PhD Apt menjelaskan bahwa APTIK adalah sebuah lembaga kerja sama antara pengelola Yayasan-Perguruan Tinggi Katolik Se-Indonesia yang kini memiliki 23 anggota Institusi Pendidikan.

Kuncoro menyambut hangat para rektor yang hadir dari berbagai wilayah Indonesia itu.

"Terima kasih atas kesediaannya hadir di Kampus UKWMS, semoga dengan adanya pertemuan ini kita dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Institusi masing-masing," ujarnya.