Putusan sela PTUN tunda SK Menkum HAM, Yasonna sebut 'amanlah itu'

Yasonna menegaskan, Golkar yang sah berdasarkan Menkum HAM adalah kubu Agung Laksono.

2015-04-02 16:20:20

Kisruh Golkar

Putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) seakan memberi ruang bagi Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie (Ical) untuk sedikit bernapas. Sebab, putusan tersebut menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menkum HAM yang mensahkan Partai Golkar versi Munas Ancol di bawah kepemimpinan Agung Laksono.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut bahwa putusan PTUN soal Golkar adalah aman. Yasonna tidak menjelaskan apa maksud aman tersebut.

"Amanlah itu," kata Yasonna di Istana Presiden, Jakarta, Kamis (2/4).

Lebih lanjut, Yasonna menegaskan, Golkar yang sah berdasarkan Menkum HAM adalah kubu Agung Laksono. SK dari Menkum HAM sudah otomatis berjalan dan memiliki kekuatan hukum.

"Agung secara hukum sah. Kan sudah disahkan, sudah dikeluarkan pengadilan meminta penundaan tapi saya belum tahu putusannya. Saya pelajari dulu sebagai negara hukum kita taat saja," jelas Yasonna.

"Tapi saya lihat dulu putusannya, seperti apa kan pokok perkaranya kan belum dapat. Keputusan Mahkamah Partai itu, ini kan menjadi persoalan dan PTUN menunda pelaksanaannya, SK-nya kan sudah jalan, saya mau pelajari dulu seperti apa," imbuhnya.

(mdk/ren)