PPP Sebut Tak Etis Demokrat Seret Jokowi Soal Gerakan Kudeta AHY

Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani menilai tidak tepat Jokowi diseret dalam masalah ini. Menurutnya sikap Demokrat tidak tepat secara etika politik.

2021-02-02 11:25:51

PPP

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersurat kepada Presiden Joko Widodo untuk meminta klarifikasi terkait gerakan perebutan paksa Partai Demokrat (PD). AHY mengungkap ada upaya kudeta Demokrat dari lingkaran kekuasaan Jokowi.

Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani menilai tidak tepat Jokowi diseret dalam masalah ini. Menurutnya sikap Demokrat tidak tepat secara etika politik.

"Saya melihat bahwa membawa-membawa Pak Jokowi dalam persoalan PD yang sedang terjadi hemat saya tidak tepat, apalagi secara terbuka menyatakan mengirim surat untuk meminta klarifikasi. Dari sisi etika politik buat saya rasanya kurang mengena," katanya kepada merdeka.com, Selasa (2/1).

Arsul menyebut, baiknya Demokrat tidak mengumbar ke publik untuk mengetahui respons presiden atas kasus ini. Keinginan Jokowi, kata Arsul, juga ingin menjaga kondusifitas politik.

"Kalau pun ada yang ingin diketahui terkait sikap Presiden maka lebih baik menggunakan saluran-saluran tertutup. Dari apa-apa yg selama ini disampaikan kepada kami-kami partai pendukungnya, Presiden Jokowi antara lain menyatakan bahwa beliau bukan Ketua Umum partai dan akan selesai menjabat di 2024," tuturnya.

"Keinginannya (Jokowi) hanya satu agar kondusifitas politik terjaga sehingga program-program pemerintahannya dapat terselesaikan," tambah Wakil Ketua MPR ini.

Menurut Arsul, 'jauh panggang dari api' jika diindikasikan Presiden Jokowi berkepentingan untuk mengambil Partai Demokrat melalui Moeldoko. Terlebih, Presiden Jokowi saat ini memiliki dukungan politik yang lebih dari cukup di parlemen.

"Nah, kalo soalnya pribadi Pak Moeldoko, ya itu jangan kemudian otomatis dikaitkan dengan restu atau keinginan Presiden. Itu saya yakini menjadi urusan Pak Moeldoko pribadi. Ya silakan kalau mau diungkap apa yang sebenarnya terjadi," ucapnya.

Arsul menambahkan, persoalan dasar parpol manapun termasuk Partai Demokrat dan juga PPP adalah sama, yakni persoalan soliditas. Artinya, setiap masalah parpol yang muncul ke permukaan adalah buah dari masalah soliditas yang ada dalam internal partai.

"Kedua, siapapun yang jadi Presiden, termasuk zaman Pak SBY, maka Presiden akan menghindari campur tangan karena tentu tidak ingin meninggalkan catatan sejarah yang kurang baik," tandasnya.

(mdk/eko)