PPP Romi tuding rotasi fraksi Golkar di MKD 'amankan' kasus Setnov

"Saya lihat perombakan yang banyak itu di fraksi Golkar, saya khawatir kita terjebak pada permainan suatu fraksi."

2015-11-27 16:31:46

Wakil Sekjen PPP kubu Romahurmuziy, Syaifullah Tamliha mengkhawatirkan perombakan total tiga perwakilan fraksi Golkar di dalam Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Dia menyayangkan jika rotasi tersebut bermotifkan perang antar fraksi sebab Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dari Partai Golkar.

"Saya lihat perombakan yang banyak itu di fraksi Golkar, saya khawatir kita terjebak pada permainan suatu fraksi. Konon kan antara ketua fraksi Golkar dengan Pak Setnov ini berbeda pendapat. Kan Setnov dari Golkar. Apakah pengganti di MKD ini pro Novanto atau pro Ade Komarudin," kata Tamliha di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (27/11).

‎Tamliha berharap agar MKD serius membongkar kasus dugaan pemalakan PT Freeport oleh pengusaha Muhammad Riza Chalid dan Setnov tersebut.

"Skandal ini perlu dibongkar agar kita bisa memastikan apakah kita perlu atau tidak untuk mempertahan perpanjangan kontrak antara Indonesia dengan PT Freeport," ujarnya.

Seperti diketahui sebelumnya menjelang sidang pengusutan dugaan pemalakan PT Freeport oleh Ketua DPR Setya Novanto, terjadi rotasi lagi di dalam internal Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Ketua MKD DPR Surahman Hidayat membenarkan adanya perombakan total perwakilan fraksi Partai Golkar di MKD. Pergantian tersebut terjadi hari ini.

"Iya diganti semua. Hardisoesilo diganti Kahar Muzakir, Dadang Muchtar diganti Ridwan Bae, Budi Supriyanto diganti Adies Kadir. Surat masuk per tanggal 26," kata Surahman kepada mereka.

Menurut Surahman, terkait ‎pergantian Wakil Ketua MKD Hardisoesilo, akan langsung digantikan Kahar posisinya. Jadi tanpa perlu kesepakatan lagi siapa yang berhak mengisi posisi pimpinan.

"Sesuai dengan pergantiannya,"‎ tuturnya.

Menurut Politisi PKS ini, rotasi tersebut tak terbatas waktu. Masing-masing fraksi diperbolehkan mengganti perwakilannya kapan pun.

"Di sini enggak ditulis (jangka waktu). Kalau itu tergantung fraksinya. Kalau diganti itu kan merujuk keanggotaan di fraksi, sesuai hak fraksi. Nggak ada alasan khusus. Surat ini ditandatangani oleh ketua fraksi dan sekretaris," pungkasnya.

(mdk/gil)