PPP kubu Djan Faridz ajukan uji materiil ke MK

Kubu Djan menyayangkan sikap Menkum HAM yang belum juga mengesahkan keputusan MA terkait kasasi PPP.

2016-04-14 16:37:19

Kisruh PPP

PPP kubu versi Muktamar Jakarta, yang diketuai Djan Faridz mengajukan hak uji materil penafsiran Pasal 33 ayat 2 tentang partai politik. Hak uji materiil sendiri diajukan oleh tiga orang pengurus PPP Kalimantan Barat.

Kuasa hukum Djan mengatakan, Pasal 33 ayat 2 menafsirkan bahwa presisi dalam pengurusan partai politik diselesaikan dalam pengadilan negeri tingkat pertama, dan upaya hukumnya adalah kasasi.

"Kita minta penafsiran konstitusional dari Pasal 32 ayat 2. Kenapa kita minta penafsiran konstitusional? Karena ada fakta bahwa walaupun ada keputusan kasasi, yang mempunyai kekuatan hukum tetap, PPP Muktamar Jakarta yang dipimpin Pak Djan Faridz tapi ternyata sampai saat ini tidak diberikan pengesahan juga oleh Menkum HAM," kata Djemat di Gedung MK, Kamis (14/4).

Ia menambahkan, jika satu organisasi politik itu punya perselisihan dan sampai di pengadilan, dan sudah diputuskan MA, maka keputusan MA memiliki kekuatan hukum tetap. Ia pun kemudian mempertanyakan langkah Menkum HAM yang belum juga mengesahkan keputusan MA tersebut.

"Tapi tidak diberikan pengesahan, ini bagaimana? Ini yang kita tanya ke hakim MK. Karena sesuai pasal 28 tadi harus ada kepastian hukum," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyayangkan sikap Menkum HAM yang belum juga mengesahkan keputusan MA. Melihat latar belakang Menkum HAM yang merupakan kader partai PDIP, Ia pun sangsi jika Menkum HAM Yasonna Laoly akan menjalankan keputusan MA.

"Kalau keadaan seperti ini, bergantung kepada Kemenkum HAM, kita tahu menkum HAM saat ini latar belakang parpol tertentu. Jika begini tidak ada kepastian hukum," pungkasnya.

(mdk/lia)