Politikus Golkar sebut 2017 sebagai 'tahun penangkapan'

"Saya menilai 2017 itu adalah kalau untuk politisi tahun yang suram," ujar Happy Bone.

2018-01-06 14:57:40

KPK

Tahun politik 2018 Partai Golkar akan menata kembali citra partai usai kasus yang menimpa mantan ketua umumnya Setya Novanto dalam dugaan kasus korupsi e-KTP. Ketua DPP Partai Golkar, Happy Bone Zulkarnain menilai tahun 2017 adalah tahun yang suram akibat kasus Setya Novanto.

Maka dari itu, partainya memutuskan menggelar Munaslub dan memilih Airlangga Hartarto sebagai ketua umum. Tahun 2017 juga disebut olehnya sebagai 'tahun penangkapan' karena banyaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku korupsi.

"Saya menilai 2017 itu adalah kalau untuk politisi tahun yang suram. Tahun penangkapan. Banyak sekali anggota DPR bahkan menteri dan legislatif, eksekutif ditangkap KPK. Ini fenomena apa. Sampai ketua kami pun ditangkap. Elektabilitasnya turun," kata Happy Bone saat diskusi 'Refleksi tahun 2017 dalam menghadapi tahun politik 2018' di Jakarta Selatan, Sabtu (6/1).

"Kemudian Golkar ambil langkah cepat dan kita munculkan nahkoda baru. Apa yang terjadi, bahwa partai Golkar sudah naik 12,5 persen. Oleh karena itu, Golkar kemudian mengambil langkah strategis dan cepat," tambah Happy.

Happy Bone mengakui partainya akan melakukan perubahan di tahun politik yaitu dengan cara membersihkan partainya. Dia tidak ingin partainya jadi suram kembali. "Pertama sukses melakukan penjaringan. Kami mengutamakan kader di Pilkada dari kader yang ada. Tetapi Kalau ada di luar kader dan kami nilai elektabilitasnya bagus ya bisa juga," ujarnya.

Dia juga menjelaskan Golkar akan menyusun strategi agar bisa mensejahterakan masyarakat terutama lapisan bawah. Pertama, kata dia, yaitu membangun setiap kepala daerah mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Kemudian, kata dia Golkar berupaya di tahun 2018 akan membangun lapangan kerja seluas-luasnya.

"Di tahun 2018, Target kita ingin 60 persen menang. Kursi legislatif kita ingin dari 91 jadi 110 kursi. Dan kemudian untuk pilpres Jokowi untuk dua periode," ujar Happy.

(mdk/rzk)