Pimpinan DPR dari PDIP membidangi maritim, birokrasi dan korupsi

Pimpinan DPR dari PDIP membidangi maritim, birokrasi dan korupsi. Pimpinan DPR tengah intensif melakukan rapat membahas pembagian nomenklatur untuk mengakomodasi masuknya PDIP menjadi wakil Ketua DPR. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, ada dua opsi nomenklatur yang kemungkinan akan diberikan kepada pimpinan baru.

2017-01-09 15:39:23

UU MD3

Pimpinan DPR tengah intensif melakukan rapat membahas pembagian nomenklatur untuk mengakomodasi masuknya PDIP menjadi wakil Ketua DPR. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, ada dua opsi nomenklatur yang kemungkinan akan diberikan kepada pimpinan baru.

Dua nomenklatur itu adalah bidang kemaritiman atau bidang reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Namun, sejauh ini pimpinan DPR belum menemukan kesepakatan soal nomenklatur tersebut.

"Memang sementara yang berkembang terkait nomenklatur ya soal fokus maritim. Ya kita lihat aja. Harus bicara baik-baik. Soal reformasi birokrasi juga. Itu disatukan, dengan pemberantasan korupsi," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/1).

Empat Wakil Ketua DPR telah memiliki tugas dan bidang-bidang yang ditempati yakni bidang Politik dan Keamanan, Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi dan Keuangan, serta Infrastruktur dan Pembangunan.

Pimpinan juga masih menunggu kajian dari Badan Keahlian DPR terkait pembagian nomenklatur baru. Fahri menyebut bidang maritim menjadi pilihan kuat saat ini lantaran pemerintah juga tengah memfokuskan pembangunan pada bidang maritim.

"Prinsipnya kemitraan di sisi pemerintah memang disamakan dengan kementerian yang belum ada pembidangannya di DPR, yakni Kemenko (Kementerian Koordinator) Maritim," terangnya.

Seperti diketahui, setiap pimpinan DPR memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Untuk saat ini, baru ada bidang ekonomi (Taufik Kurniawan), kesejahteraan rakyat (Fahri Hamzah), pembangunan (Agus Hermanto) dan politik hukum keamanan (Fadli Zon).

(mdk/rnd)