'Pilkada yang baik belum tentu hasilkan kepala daerah yang baik'
Dari 269 daerah pemilihan, yang berhak memutuskan calon yang akan diusung hanya DPP partai.
Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria menyarankan agar proses penyelenggara pemilu tidak lagi berkutat pada hal teknis semata. Menurutnya, teknis yang baik belum tentu menghasilkan calon kepala daerah yang baik pula.
"Saya pikir permasalahan teknis kita sudah bagus dalam praktiknya. Tapi apakah dengan begitu kita dapat menghasilkan calon pejabat publik yang baik?" ujarnya pada saat diskusi publik tentang Open Data Pemilu di Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (26/3).
Ahmad beranggapan prinsip pemilu luberjurdil (langsung, umum, bebas, jujur, rahasia dan adil) sudah dijalankan sepenuhnya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bagi Ahmad, yang penting dalam pilkada bukanlah proses semata tetapi bagaimana menghasilkan pemimpin yang berguna untuk daerahnya.
Dalam penyelenggaraan pilkada, menurutnya keserentakan secara nasional tidak dapat menyelesaikan masalah. Sebab berbeda dengan pileg dan pilpres di mana calon berjarak jauh dengan pemilih, calon kepala daerah memiliki hubungan dekat dengan pemilihnya, dan keadaan tersebut menjadi rawan konflik.
"Pilkada punya kerawanan itu. Bayangkan ini diadakan satu waktu yang ada. Selama ini keterbatasan aparat menjadi masalah untuk menangani konflik," ujarnya.
Ahmad meyakini, calon kepala daerah yang akan terpilih tidak akan lebih baik dari pilkada sebelumnya. Sebab dari 269 daerah pemilihan, yang berhak memutuskan calon yang akan diusung hanya Dewan Pimpinan Pusat partai. Menurutnya, DPP tidak akan memiliki banyak waktu untuk mengkaji satu per satu calon kada dari setiap daerah itu.
"Jangankan mengusulkan calon seperti apa, ketemunya saja tidak sempat. Bagaimana menggali calon baik. Bisa-bisa salah memilih calon," tambahnya.
"Inilah saya bilang. Bukan prosesnya tapi hasilnya. Bagaimana menciptakan formula yang dapat menghasilkan kepala daerah yang baik bagi daerahnya," pukas Ahmad Riza.
Baca juga:
Konflik pilkada dinilai karena ketidakdisiplinan petugas
Sidang lanjutan Bonaran terkait kasus Pilkada Tapanuli Tengah
Konsultasi pilkada, Golkar Sulut temui Agung, bukan Ical
Pilkada serentak di Jatim, Soekarwo siapkan 23 Pjs dari PNS
Agung ingin Golkar koalisi dengan partai pemerintah di Pilkada
Ditanya soal Pilkada Banyuwangi, ini jawaban Bupati Anas