Perketat syarat independen, DPR tak ingin kedaulatan bisa dibeli

‎"Biar lebih legitimate dan demokrasinya lebih pas," kata Rambe.

2016-06-06 14:18:25

Revisi UU Pilkada

UU Pilkada mengatur cara baru terkait syarat verifikasi faktual terhadap dukungan calon independen. Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman menegaskan bahwa syarat calon independen harus mengantongi 6,5 hingga 10 persen suara dari Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Ini bentuk sensus oleh PPS dan ada petugas yang menanyakan dukungan itu. Karena itu dari DPT, maka basisnya NIK. Ada sistemnya," kata Rambe di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/6).

‎Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, aturan yang lebih ketat tersebut untuk mendukung hak kedaulatan seseorang. ‎"Biar lebih legitimate dan demokrasinya lebih pas. Jadi kedaulatan yang digunakan benar-benar untuk kedaulatan bukan untuk uang," tuturnya.

Rambe mengungkapkan, nantinya akan memakai metode seperti sensus penduduk. Usulan tersebut merupakan usulan DPR dan pemerintah.

"Pemerintah dan DPR. Pemerintah yakin itu bisa dalam bentuk sensus," pungkasnya.

Seperti diketahui, ada dua jenis verifikasi yang diatur dalam pasal 48 UU Pilkada. Pertama adalah verifikasi administrasi yang dilakukan KPU tingkat provinsi/kabupaten/kota dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Kedua, adalah verifikasi faktual dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon yang menyerahkan KTP-nya. Jika pendukung calon tak bisa ditemui, maka pasangan calon diberi kesempatan untuk menghadirkan mereka di Kantor PPS. Namun, jika pasangan calon tak bisa menghadirkan pendukung mereka ke Kantor PPS, maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(mdk/rnd)