Perindo sebut sistem politik Indonesia tak bisa terhindar dari mahar & politik uang

Dengan format Pilkada serentak, kata Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik, M Yamin Tarawy, meski tujuannya untuk memangkas biaya negara tapi berbanding terbalik dengan biaya politik yang harus dikeluarkan calon kepala daerah. Menurutnya, biaya yang harus dikeluarkan calon kepala daerah akan lebih besar.

2018-01-13 10:45:25

Pilkada Serentak

Isu mahar politik kembali mencuat sejak dimulainya tahapan Pilkada 2018. Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik, M Yamin Tarawy, mengatakan praktik mahar politik dan politik uang tidak bisa dihindarkan dalam sistem politik Indonesia.

"Ya memang kembali pada sistem politik kita. Sistem politik mencari kepala daerah dengan sistem seperti ini suka tidak suka tidak bisa terhindar dari itu. Istilah yang dipakai stakeholder, penyelenggara tapi fakta menunjukkan fakta money politik terjadi," kata Yamin di Resto Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (13/1).

Dengan format Pilkada serentak, kata Yamin, meski tujuannya untuk memangkas biaya negara tapi berbanding terbalik dengan biaya politik yang harus dikeluarkan calon kepala daerah. Menurutnya, biaya yang harus dikeluarkan calon kepala daerah akan lebih besar.

"Pemilu serentak untuk memangkas borosnya biaya negara. Pada tingkat calon malah tambah biayanya dibanding Pilkada sebelum serentak," terangnya.

Meski demikian, Yamin menilai Pilkada Serentak pada 2015 dan 2017 memiliki catatan positif. Dua gelaran Pilkada itu dianggap lebih kondusif dan tidak terjadi konflik yang besar di masyarakat.

"Dari proses Pilkada ini dari dua Pilkada sebelumnya kedamaian terasa tidak ada kerusuhan yang memancing kerusuhan nasional," tandasnya.

Diketahui, rumor soal adanya mahar politik di Pilkada 2018 kembali menjadi perbincangan sejak La Nyalla Mattalitti mengaku diminta Ketua Umum Prabowo Subianto ratusan miliar sebagai syarat mendapatkan rekomendasi untuk diusung di Pilgub Jawa Timur 2018.

La Nyalla blak-blakan menceritakan kegagalannya diusung Gerindra untuk maju di Pilgub Jatim. Termasuk cerita ketidaksanggupannya memenuhi mahar politik ratusan miliar rupiah yang disebutnya permintaan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Dia mengaku sudah mengucurkan Rp 5,9 miliar yang diterima oleh Tubagus Daniel Hidayat (Bendahara La Nyalla) dan diserahkan ke Saudara Fauka. La Nyalla mengatakan, Prabowo justru merespon dengan marah-marah dengan memakinya. Sambil menyinggung soal uang Pilpres 2014. Dia mengaku tak mengetahui maksud kemarahan Prabowo.

La Nyalla menyebut Partai Gerindra meminta 'mahar' sebelum mengeluarkan rekomendasi untuknya di Pilgub Jatim 2018. Dia merinci total uang yang telah dikeluarkannya.

Mantan Ketum PSSI ini menambahkan, permintaan mahar untuk mengeluarkan rekomendasi datang langsung dari Prabowo. Nilainya tidak tanggung-tanggung, ratusan miliar.

(mdk/lia)