Pengamat Beberkan Alasan Retreat Kepala Daerah Bisa Berpotensi Merusak Desentralisasi

Direktur Eksekutif PARA Syndicate khawatir acara ini merupakan bagian dari strategi politik membangun hierarki kekuasaan baru.

Retreat kepala daerah yang digagas Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Pengamat politik dan Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Virdika Rizky Utama mencermati, retreat kepala daerah berkaitan dengan arah kebijakan desentralisasi di Indonesia.

Dia menilai retreat lebih dari sekadar ajang silaturahmi atau koordinasi teknis. Virdika khawatir acara ini merupakan bagian dari strategi politik membangun hierarki kekuasaan baru yang menempatkan kepala daerah yang seharusnya otonom, kini malah sebagai subordinat pemerintah pusat.

"Retreat ini mengisyaratkan nostalgia pada era Orde Baru, ketika kepala daerah hanya menjadi kepanjangan tangan Jakarta. Padahal, pemilihan langsung kepala daerah adalah capaian besar demokrasi pasca-Reformasi, yang menjamin kepala daerah bertanggung jawab kepada rakyat, bukan kepada pusat," ujar Virdika Rizky Utama dalam keterangan tertulis, Jakarta, Sabtu (22/2).

Virdika menyoroti kontradiksi dalam langkah Prabowo. Sebagai presiden yang terpilih melalui mekanisme pemilihan langsung, Prabowo dinilai justru ingin menempatkan kepala daerah yang juga dipilih langsung oleh rakyat sebagai bawahan.

Dalam rezim pemilihan langsung, lanjut dia, kepala daerah juga mendapat mandat rakyat yang setara dengan presiden meski hanya berbeda skala wilayah.

"Retreat semacam ini tidak hanya tidak relevan, tetapi juga berpotensi merusak sendi-sendi desentralisasi yang menjadi roh semangat Reformasi 1998," ujarnya.

Virdika mengaitkan retreat dengan upaya membangun sentralisme birokratis. 'Retreat ini berisiko menjadi ritual legitimasi untuk normalisasi sentralisasi. Dengan mengumpulkan kepala daerah dalam forum tertutup, Presiden ingin menciptakan ilusi harmoni, padahal yang terjadi adalah pemaksaan kesepakatan," ucap Virdika.

Lebih rinci, dia menilai retreat ini bukan semata untuk kepentingan pembangunan daerah, melainkan strategi politik jangka panjang Prabowo untuk Pemilu 2029. Setidaknya ada tiga kemungkinan agenda di balik retreat ini.

"Pertama, memetakan mana kepala daerah yang bisa menjadi sekutu dan mana yang harus dinetralisasi. Kedua, membentuk mesin politik di tingkat daerah untuk mengamankan suara pada Pemilu 2029. Ketiga, meredam potensi oposisi daerah agar mereka tidak bersekutu dengan calon lain," jelasnya.

Dalam skenario ini, kepala daerah bukan lagi sekadar pejabat publik, tetapi bisa berperan sebagai operator politik bagi kepentingan elite pusat. "Ini menciptakan konflik kepentingan yang merendahkan martabat otonomi daerah," tambahnya.

Virdika mengingatkan pula jika retreat semacam ini menjadi rutinitas, ada beberapa dampak yang bisa terjad di antaranya melemahnya akuntabilitas kepala daerah, karena mereka lebih takut kepada pusat daripada kepada rakyat yang memilih mereka.

Kemudian, inovasi daerah bisa mandek lantaran kebijakan lokal yang progresif akan dikorbankan demi patuh pada instruksi pusat. Berikutnya potensi korupsi sistemik meningkat, karena koordinasi tertutup antara pusat dan daerah bisa menjadi ajang negosiasi politik, bagi-bagi proyek, atau markup anggaran.

"Lebih parah lagi, sentralisasi ini bisa memperlebar ketimpangan daerah. Kepala daerah yang kritis terhadap pusat mungkin akan dijegal, sementara daerah yang patuh diberi bantuan seadanya," pungkas Virdika.

Dia berharap pemerintah tetap mengedepankan koordinasi antara pusat daerah dalam semangat otonomi dan orientasi pada kepentingan masyarakat secara luas.