PDIP Tegaskan Dukungan Palestina Amanat Dasasila Bandung dan Konstitusi
DPP PDIP menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina adalah amanat konstitusi dan Dasasila Bandung, bukan sekadar sikap emosional, relevan di tengah krisis geopolitik.
DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina bukanlah sekadar sikap politik emosional belaka. Dukungan ini merupakan amanat konstitusi dan hukum internasional yang kuat, terutama Dasasila Bandung yang lahir dari Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah seminar nasional bertajuk "Relevansi Gerakan Asia Afrika dalam Krisis Geopolitik Saat Ini." Acara penting ini diselenggarakan di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, pada hari Sabtu.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan kembali pentingnya pegangan sejarah yang kuat dalam diplomasi Indonesia. Tanpa landasan historis yang kokoh, ia menilai diplomasi Indonesia akan terlihat gamang dan kurang berbobot.
Akar Sejarah Dukungan Palestina di KAA 1955
Hasto Kristiyanto mengingatkan kembali momen penting pada tahun 1955, di mana para pemimpin dari 29 negara telah menandatangani komunike politik. Komunike ini secara spesifik mendukung hak bangsa Arab atas Palestina, menunjukkan komitmen awal terhadap isu kemerdekaan Palestina.
Dokumen tersebut juga dengan sangat jelas menyebutkan bahwa ketegangan di Timur Tengah akibat masalah Palestina merupakan bahaya serius bagi perdamaian dunia. Oleh karena itu, KAA menyerukan pelaksanaan resolusi PBB dan penyelesaian konflik secara damai.
Melalui KAA Tahun 1955, Indonesia telah membuktikan diri sebagai "mercusuar keadilan" yang memiliki rekam jejak sejarah luar biasa. Posisi Indonesia harus tetap teguh sebagai suri teladan dalam membela kemanusiaan dan menolak segala bentuk penghisapan antar bangsa.
Relevansi Pemikiran Geopolitik Bung Karno
Di sisi lain, Hasto Kristiyanto juga menilai pemikiran geopolitik Bung Karno yang disebut sebagai Progressive Geopolitical Co-existence sangat relevan untuk meredam konflik global hari ini. Konsep ini menekankan pada koeksistensi damai, namun tetap progresif dalam memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh dunia.
Ia terus mendorong narasi pembebasan bagi bangsa-bangsa tertindas sebagai inti dari politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Ini adalah prinsip yang telah lama dipegang teguh dan menjadi panduan dalam hubungan internasional.
Oleh karena itu, Hasto menegaskan bahwa sejarah harus menjadi dasar dalam perumusan kebijakan luar negeri Indonesia. Sejarah juga harus menjadi subjek dalam hubungan internasional, bukan sekadar objek dari kepentingan global semata.
Aktualisasi Dasasila Bandung di Era Modern
Kerja sama Asia-Afrika yang tertuang dalam Dasasila Bandung, kata Hasto, harus diaktualisasikan kembali untuk menghadapi tantangan saat ini. Tantangan tersebut meliputi ketimpangan ekonomi dan dominasi teknologi yang semakin terasa di berbagai belahan dunia.
Bung Karno mengonstruksikan teori geopolitik yang progresif, di mana beliau memulihkan struktur ekonomi yang menghisap peninggalan kolonialisme menjadi ekonomi yang berdikari. Ini adalah fondasi penting bagi kemandirian bangsa.
Hasto Kristiyanto menekankan bahwa inilah yang harus dijalankan hari ini agar Indonesia tidak lagi bergantung pada kekuatan asing. Konsep ekonomi berdikari menjadi kunci untuk mencapai kedaulatan ekonomi yang sesungguhnya.
Sumber: AntaraNews