PDIP tagih janji fraksi soal penambahan kursi pimpinan DPR

PDIP tagih janji fraksi soal penambahan kursi pimpinan DPR. Partai NasDem mengusulkan, UU MD3 direvisi menyeluruh tidak hanya terbatas pada penambahan kursi pimpinan DPR untuk PDIP. Alex berpandangan, revisi saat ini harus fokus pada pasal penambahan pimpinan DPR dan MPR saja.

2018-01-15 15:57:17

PDIP

Bendahara Fraksi PDIP DPR, Alex Indra Lukman mengatakan, pihaknya menagih kesepakatan dari fraksi-fraksi partai di DPR terkait penambahan kursi pimpinan dewan dalam revisi UU MD3. Terlebih, menurut Alex, sudah ada konsensus tertulis untuk memberikan kursi pimpinan kepada PDIP sebagai partai pemenang Pemilu.

"Sekarang kita menunggu niat baik untuk melaksanakan komitmen tersebut konsensusnya secara tertulis sudah ada di Baleg, tinggal pengesahan," kata Alex di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/1).

Partai NasDem mengusulkan, UU MD3 direvisi menyeluruh tidak hanya terbatas pada penambahan kursi pimpinan DPR untuk PDIP. Alex berpandangan, revisi saat ini harus fokus pada pasal penambahan pimpinan DPR dan MPR saja.

"Terkait revisi ini untuk periode sekarang. Makanya hanya penambahan komposisi pimpinan untuk DPR dam MPR, tidak termasuk AKD," ujarnya.

Alex menegaskan, PDIP juga tidak berharap penambahan kursi pimpinan milik PDIP disatukan bersama pergantian Ketua DPR baru dari Partai Golkar. Pihaknya hanya menginginkan fraksi-fraksi yang menyepakati pemberian kursi pimpinan untuk menepati janji.

"Ingin berbarengan itu bukan lah keinginan PDIP. Itu kan yang diutarakan oleh Partai Golkar. Soal kemudian tidak terealisasi ya pertanyakan lah kembali pada yang memberi janji. Kami kan dijanjikan," tegasnya.

Pembahasan revisi UU MD3 hingga saat ini masih berjalan alot di Badan Legislasi DPR. Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, semua fraksi masih tarik ulur karena memiliki usulan-usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait revisi UU MD3.

Usulan-usulan itu, kata Supratman, belum diakomodir oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Belum ditanggapinya usulan fraksi-fraksi di DPR ini membuat penyelesaian revisi UU MD3 terhambat.

"Tetapi kan ada banyak materi muatan tambahan DIMnya. Pak menteri belum memberi jawaban. Itu kemungkinan juga menjadi penghalang juga untuk segera dilakukan penempatan penyelesaiannya," kata Supratman saat dihubungi.

(mdk/rnd)