Ganjar sadar digoreng isu korupsi e-KTP

Merdeka.com - Kasus korupsi megaproyek e-KTP menyeret banyak nama. Mereka diduga kecipratan duit haram. Satu per satu mereka memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Termasuk nama politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sekaligus Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Namanya terus dikaitkan sebagai penerima bagi-bagi jatah.

Berawal dari ucapan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat sekaligus terpidana kasus korupsi, Muhammad Nazaruddin. Meyakini melihat Ganjar menerima jatah duit korupsi. Ketika itu gubernur Jawa Tengah tersebut masih menjabat sebagai anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR).

Tentu ada perasaan was-was. Bahkan menjadi senjata buat menyerang dirinya. Kondisi ini telah dirasakan. Semenjak keinginannya maju sebagai calon incumbent gubernur Jawa Tengah. Serangan itu makin dirasakan.

Ganjar tak takut. Satu sisi dirinya terus meyakinkan tidak terlibat maupun menerima jatah. Apalagi diperkuat pernyataan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) politikus Hanura, Miryam S. Haryani. Di situ menyebut Ganjar tidak menerima. Lega. Begitu dirinya mengungkapkan perasaan.

"Bahasanya gini, fitnah apalagi yang akan kau berikan padaku?" ujar Ganjar saat berbincang dengan kami di Universitas Diponegoro, Jumat dua pekan lalu.

Bukan itu saja. Dalam pertemuan, kami juga sempat menyinggung terkait para calon lawannya di Pilgub Jawa Tengah. Tidak ada perasaan takut. Ganjar justru senang. Banyak nama muncul di luar PDIP. Salah satunya Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said.

Soal nama ini, Ganjar punya pandangan khusus. Bagaimana penilaian dia terkait banyaknya nama calon lawannya. Simak wawancara khusus kami dengan Ganjar Pranowo sebelum resmi diusung PDIP sebagai cagub Jateng, berikut ini.

Muncul nama Mustofa, bupati Kudus yang mengklaim mendapatkan dukungan dari DPC PDIP. Kenapa bisa begitu, padahal Anda dikabarkan memiliki dukungan kuat?

Tidak hanya itu, ada Pak Mustofa, Pak Wardoyo, Pak Narno. Ini dulu ketua DPC dan bupati-bupati dan mantan bupati. Kalau saya malah seneng kader PDIP ini banyak. 24 bupati dan wali kota. Ketika ada yang maju mundur jadi tinggal 19.

Artinya PDIP banyak yang minat. Bagus dong, artinya partai dipercaya. Yang daftar dari TNI juga ada, lurah juga ada, pengusaha ada, dari partai juga. Maka perlu dieliminasi.

Banyak nama lain di luar PDIP bermunculan. Ada Sudirman Said, Marwan Jafar. Apa pendapat Anda terhadap dua sosok tersebut?

Bagus bagus saja. Sudirman Said pernah jadi menteri pasti hebat, punya pengalaman, Marwan Jafar pernah jadi menteri pasti hebat. Saya lebih seneng kalau kemudian pilihannya lebih banyak. Tentu orang-orangnya berkualitas seperti itu. Kan seru, opsinya banyak dan dia (rakyat) tidak beli kucing dalam karung.

Sekarang kucingnya di luar semua, bisa ditangkapin. Maka ini menurut saya jadi bagus untuk melihat representasi kelompok. Kelompok-kelompok lain akan punya kanal untuk mereka sehingga mereka lebih aspiratif dan representatif.

Dalam Pilkada itu selalu ada serangan politik. Anda juga pernah diserang kasus e-KTP oleh Nazaruddin. Bagaimana Anda menanggapi masalah ini?

Enggak apa-apa, isu itu akan digoreng dan itu sudah saya sadari dari dulu. Tapi ketika Anda katakan bahwa korupsi itu ada yang memberi, siapa yang menerima, kalau tadi Anda katakan satu orang mengatakan bisa jadi saksi enggak? Itu di ranah hukum yah.

Alhamdulillah yah, saya dibilang Andi Narogong yang ngasih, Andi Narogong dalam pledoinya tidak pernah ngasih, bahkan ada bocorannya di Miryam kalau Ganjar enggak pernah menerima, jadi apalagi?

Bahasanya gini, fitnah apalagi yang akan kau berikan padaku? Tapi edukasinya bagus karena saya seperti ini.

Jadi Anda percaya bahwa kasus ini, isu e-KTP bakal jadi bahan serangan kepada di Pilgub Jateng?

Bukan Anda meyakini atau tidak, tapi sudah. Di Twitter saya sudah galak, ada yang ngomong 'Ganjar katanya sudah nerima kenapa dikembalikan?' Loh, yang mengembalikan itu siapa? Tanya sama KPK. 'Namanya Ganjar menghilang' loh yang tidak masuk di situ kan juga banyak, masa di situ saja. Dari beberapa partai juga ada. Saya juga denger-denger KPK menyelidiki dengan cara penanganan uang berbeda. Ada kelompok pengusaha, kelompok eksekutif dan ada kelompok legislatif. Saya kan ada di kelompok legislatif. Kalau saya di kelompok legislatif ya tinggal buktikan saja pembaginya siapa.

Kalau versi bocoran itu punya Miryam sudah jelas. siapa yang menerima siapa yang menolak kan jelas semua itu. Maka ada dua. Satu yang pertama saya dikasih Mas Nazaruddin lihat dan pernah bilang kalau enggak salah begini, 'itu saya lihat Ganjar bawa amplop', katanya. Saya dapat Rp 5 miliar. Saya diamplopin Mas, gedenya kaya apa. Diberikan di tempat Bu Mustokoweni. Kapan? September-Oktober. Juni, Bu Mustoko ini sudah meninggal.

Kalau KUHAP itu, kalau enggak salah itu batal demi hukum. Tapi okelah saya ikuti saja. Kalau kita bilang 'itu enggak bener,' enggak bagus juga seolah mau menghindar.