PDIP dukung penuh HTI dibubarkan
PDIP dukung penuh HTI dibubarkan. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, mendukung penuh pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang secara resmi membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang bertentangan dengan Pancasila.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, mendukung penuh pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang secara resmi membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang bertentangan dengan Pancasila.
"Sehingga, atas keputusan pemerintah sebagai Parpol pengusung pemerintah, tentu saja kami konsisten untuk mendukung keputusan dari pemerintah tersebut," kata Hasto saat ditemui dalam peluncuran buku 'Ahok Di Mata Mereka' di Hotel Pullman, Rabu (19/7).
Menurut Hasto, sikap pemerintah membubarkan HTI tidak sepihak. Namun setelah melalui pertimbangan yang matang dan memiliki bukti ormas tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
"Melalui temuan-temuan di lapangan, di mana jajaran Menko Polhukam, di bawah pembinaan Pak Wiranto sudah melakukan kajian yang mendalam," katanya.
Sebelumnya, Pemerintah secara resmi membubarkan organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) per tanggal 19 Juli 2017. Pemerintah menilai HTI melakukan aktivitas yang dianggap berseberangan dengan ideologi Pancasila dan NKRI.
"Tindakan tegas diberikan kepada perkumpulan/ormas yang melakukan upaya atau aktivitas yang tidak sesuai dengan kehidupan ideologi Pancasila dan hukum NKRl," kata Dirjen Administrasi Hukum Umum Freddy Harris di Kantor Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Jakarta Selatan, Rabu (19/7).
Freddy menuturkan, pencabutan SK badan hukum HTI bukanlah keputusan sepihak dari Pemerintah. Sebab sebelumnya pernah ada laporan dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui berbagai pengkajian.
Baca juga:
Resmi dibubarkan pemerintah, HTI akan ajukan gugatan ke PTUN
MUI dukung pembubaran HTI asal buktinya kuat
Dibubarkan pemerintah, HTI akan lakukan perlawanan hukum
Pimpinan DPR tak mau ikut campur soal pembubaran HTI oleh pemerintah
Ormas berpihak pemerintah difasilitasi, jika berbeda ditindak
Komisi VIII DPR ingatkan pemerintah, LGBT lebih bahaya dari HTI
PKB nilai pembubaran HTI bukti Perppu Ormas memang darurat