'Parpol di Indonesia mayoritas oligarki, cuma pentingkan elite'

Parpol hanya mementingkan kepentingan elite tanpa mempedulikan amanah konstituennya.

2015-03-18 15:30:10

Partai Politik

Pengamat politik Muchtar Effendi Harahap mengatakan, sistem kepartaian yang ada di Indonesia saat ini umumnya menganut paham oligarki. Hal itu jelas terlihat karena manuver parpol yang ada saat ini terbukti hanya mementingkan kepentingan elite partai tanpa mempedulikan amanah konstituennya, apalagi ideologi partai itu sendiri.

"Teori oligarki dalam pembelajaran tentang parpol saat ini itu sangat korelatif karena berhubungan antara elite partai, ideologi dan massa, yang semua itu tujuannya hanya untuk kepentingan elite. Jangan mengkhayal bahwa konstituen akan menjadi prioritas bagi partai," kata Effendi dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (18/3).

"Karena kalau dilihat segala macam dinamika politik kepartaian yang ada saat ini mana ada urusan amanah konstituen apalagi urusan ideologi di dalamnya. Semuanya hanya tentang kepentingan elite-elite parpol itu sendiri," katanya menambahkan.

Effendi menyebut fenomena politik kartel dalam gerakan parpol di Indonesia saat ini menjadi faktor penyebab ideologi kepartaian hanya dijadikan sebagai alat promosi pada masa kampanye. Dia juga melihat adanya fenomena tersebut sebagai dampak dari dikedepankannya kepentingan para elite parpol, baik untuk mendulang keuntungan dalam sistem pemerintahan, maupun untuk mengamankan posisinya dari sejumlah kasus seperti korupsi dan lain sebagainya.

"Politik kartel yang menjelaskan fenomena hari ini, pada prinsipnya hanya menjelaskan bahwa semua parpol hanya akan menghilangkan ideologi dan hanya digunakan sebagai alat jualan saat kampanye untuk mendulang suara konstituen. Semuanya sibuk bermanuver untuk mencari keuntungan, atau untuk menyelamatkan orang-orang yang berkepentingan di dalamnya," kata Effendi.

"Jadi jelas kan, semua kenyataan dari eksistensi partai politik yang ada saat ini hanya semu saja, karena sama sekali tidak ada unsur penyampaian amanah konstituen, apalagi urusan ideologi," pungkasnya.

(mdk/dan)