Panja RUU Cipta Kerja Tetap Jalan, PKS Nilai DPR Tak Peduli Nyawa Rakyat
Dia menyebut, semua energi seharusnya disalurkan untuk penanganan Covid-19. Jika Panja RUU Ciptaker Tetap Jalan membahas bersama Pemerintah. Saya melihat mereka gak peduli suara dan nyawa rakyat.
Juru Bicara PKS Pipin Sopian mengatakan, pihaknya tegas menolak dalam pembahasaan Omnibus Law saat pandemi Covid-10. Menurutnya, PKS lebih mengutamakan keselamatan nyawa masyarakat dibandingkan yang lainnya.
Dia menyebut, semua energi seharusnya disalurkan untuk penanganan Covid-19. Jika Panja RUU Ciptaker Tetap Jalan membahas bersama Pemerintah. Saya melihat mereka gak peduli suara dan nyawa rakyat.
"PKS akan bergabung membahas RUU Ciptaker kalau pandemi Covid-19 dinyatakan pemerintah selesai," katanya melalui keterangan tertulisnya, Selasa (21/4).
Apalagi, Pipin mengungkapkan, RUU Omnibus Cipta Kerja ini kontroversial. Jika pembahasan rancangan undang-undang ini dilanjutkan, menurut Pipin dapat menimbulkan kegaduhan.
"Saya lihat ini dipaksakan Pemerintah dan partai pendukung Pemerintah agar tidak diganggu oleh aksi penolakan masyarakat, terutama dari kalangan buruh," jelasnya.
Dia menyarankan, saat ini seharusnya ada Pansus DPR untuk mengawasi Pemerintah dan Satgas Covid-19. Pansus untuk memastikan bahwa Perppu dan pelaksanaannya tidak melanggar Konstitusi.
Pihaknya melihat bahwa Pansus DPR untuk mengawasi Pemerintah dan Satgas Covid-19 ini sangat penting agar tidak terjadi penyimpangan dalam penanganan Covid.
"Apalagi dalam berbagai kajian Perppu No.1 Tahun 2020 berpotensi melindungi pejabat negara untuk korupsi dan tidak bisa diproses secara hukum. Ini berbahaya dan merugikan masyarakat," tandasnya.
Reporter: Yopi Makdori
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
PKS Minta DPR Bentuk Pansus Awasi Pemerintah dan Gugus Tugas Covid-19
Fraksi PKS DPR Gabung Panja RUU Cipta Kerja Setelah Pandemi Covid-19 Berakhir
DPR akan Gelar RDPU Bahas RUU Cipta Kerja dengan Pakar
RUU Cipta Kerja Dinilai Bagian dari Reformasi Ekonomi Indonesia
Ini Daftar Nama 37 Anggota Panja DPR RUU Cipta Kerja
PKS Tolak Masuk Panja RUU Omnibus Law Cipta Kerja