PAN lebih setuju anggota dewan disekolahkan parpolnya masing-masing
PAN beralasan, ideologi masing-masing parpol berbeda sehingga sistem kaderisasi dan pendidikannya berbeda pula.
Ketua DPR Ade Komarudin menggagas sekolah parlemen untuk semua anggota legislatif baik tingkat pusat hingga daerah. Usulan ini dilontarkan usai rapat pimpinan DPR pada Kamis (25/8) sore. Sekolah ini dibentuk untuk meningkatkan kualitas anggota dewan.
Anggaran sekolah ini pun tidak dijelaskan secara gamblang oleh pimpinan DPR. Targetnya, sekolah ini akan segera direalisasikan tahun ini. Rencana ini pun menuai pro kontra di kalangan parpol.
Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menilai wacana pembentukan sekolah ini akan tumpang tindih dengan fungsi partai dalam proses rekrutmen dan pengkaderan. Dia mengambil contoh partainya telah memiliki sekolah kader politik yang memiliki substansi sama dengan sekolah parlemen.
"Saya kira bisa saja tumpang tindih. Kami di PAN pun sudah ada sekolah kader politik. Pesertanya justru dari kalangan muda yang baru berinteraksi dengan politik. Lima sampai sepuluh tahun lagi, insya allah mereka sudah siap didistribusikan untuk ikut berkompetisi dalam pesta demokrasi kita," kata Saleh saat dihubungi Jumat (26/7).
Menurutnya, lebih baik memaksimalkan peran parpol dalam mendidik kadernya. Kalau parpol bisa dimaksimalkan, itu sudah sangat cukup. Karena itu gagasan pimpinan DPR harus dibicarakan terlebih dulu dengan parpol.
Ide pendidikan anggota dewan tidak bisa dilakukan serentak dan bersama-sama. Sebab selain memiliki fungsi pembinaan, parpol juga memiliki platform, ideologi dan standarisasi masing-masing.
"Masing-masing partai punya ideologi dan garis perjuangan. Karena itu, standar implementasi ideologi dan garis perjuangannya juga berbeda-beda," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan gagasan sekolah parlemen sebagai bagian dari peningkatan kualitas anggota dewan. Adapun lokasi sekolah yang dipilih adalah Wisma Kopo, Bogor.
"Tujuan kami peningkatan kualitas para legislator, anggota dewan yang selama ini diharapkan masyarakat berkualitas. Baik fungsinya sebagai pembuat undang-undang, penyusun APBN dan fungsi pengawasannya," kata Akom di Komplek Parlemen, Senayan (25/8).
"Tempatnya Wisma Kopo, akan diubah jadi sekolah," sambungnya.
Sekolah yang rencananya akan diikuti oleh seluruh anggota DPR RI dan anggota DPRD di seluruh Indonesia direncanakan dilaksanakan tahun ini. Dia berharap semua partai politik juga bisa ikut terlibat dalam program ini.
"Caleg-calegnya dapat latihan di sana. Dapat pengetahuan bagaimana menjadi anggota parlemen yang baik," kata Politisi Partai Golkar itu.
Disinggung mengenai anggaran, Ade mengatakan dananya minim. menyinggung anggaran yang dipergunakan juga bisa dari pengalihan biaya bimbingan teknis (bimtek) anggota dewan.
"Sekarang ini, bimtek sering dijadikan lahan korupsi. Banyak bimtek bodong. Daripada dikorupsi ya sekalian dibikin sekolah saja. Kurikulumnya juga harus terstandar," terang Akom.
Baca juga:
PAN dukung DPR gelar sekolah parlemen tapi minta fraksi dilibatkan
Pimpinan DPR tolak pembatasan caleg artis karena diskriminatif
Melchias Mekeng gantikan Ahmadi Noor Supit jadi ketua Komisi XI DPR
PKS dan PAN protes, Perppu 'kebiri' batal disahkan di paripurna
Syarat Caleg DPR wajib aktif setahun di parpol tuai polemik
Terbelit korupsi dan kasus syariah, 2 anggota DPR ini resmi dicopot