'Pak Lurah' Disebut di Balik Isu Jabatan Presiden 3 Periode, Istana Sebut Ada Ketegangan di Internal PDIP

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Stafsus Mensesneg) Faldo Maldini menyebut ada ketegangan di internal PDI Perjuangan (PDIP) sehingga isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode kembali diembuskan. Dia pun heran isu lama tersebut kembali diungkit oleh PDIP.

"Saya mendengar ada dugaan ketegangan internal di PDI Perjuangan. Makanya, elite yang satu beda pendapat sama yang lain. Kami melihat tanda-tandanya. Aneh juga isu begini diungkit lagi, sudah basi," kata Faldo kepada wartawan, Sabtu (28/10).

Menurut dia, ada kubu yang melakukan pembusukan terhadap Presiden Jokowi. Namun, kata Faldo, ada juga kubu yang menghormati pilihan Jokowi dan keluarga.

"Perang dua kelompok ini semakin terbuka," kata Faldo Maldini.

Faldo menilai cerita PDIP menolak permintaan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dapat dikarang-karang. Dia meyakini bahwa Jokowi tidak baper ke PDIP karena penolakan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Intinya, kami yakin dari dulu Pak Jokowi tidak baper soal politik, lawan tarungnya saja dirangkul. Apalagi, dituduhkan isu yang rasa-rasanya tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya," sambung Faldo.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkapkan jika partainya sempat diminta untuk mendukung isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. Hasto bahkan berani mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.

Menurut Hasto, permintaan itu disampaikan salah satu menteri yang pernah mengklaim memiliki big data isu tersebut. Kepada dirinya, menteri yang dimaksud mengklaim isu tiga periode atas izin Pak Lurah.

"Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan Pak Lurah," kata Hasto di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (27/10).

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah menilai, tidak ada pernyataan yang bertentangan antara Puan Maharani, Adian Napitupulu, dan Hasto Kristiyanto mengenai adanya upaya untuk membuat jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Tidak saling bertentangan. Pernyataan keduanya saling melengkapi dan ketiga-tiganya benar," kata Basarah di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (28/10).

Menurut Basarah, Puan hanya menyampaikan kedudukannya secara fakta apakah Presiden Jokowi pernah meminta kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mengubah konstitusi dari masa dua periode menjadi tiga periode.

"Mbak Puan mejawab dari konten yang saya baca bahwa setahu beliau tidak pernah melihat atau mendengar Pak Jokowi meminta langsung untuk perubahan masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode," katanya.

"Pernyataan Mbak Puan itu benar, memang Pak Jokowi tidak pernah secara langsung menyampaikan keinginannya untuk meminta kepada Ibu Megawati mengubah UUD 1945," kata Basarah.

Di sisi lain, lanjut Basarah, Adian menjelaskan pernyataan-pernyataan yang muncul dari pembantu-pembantu Presiden Jokowi. Basarah mempersilakan masyarakat untuk memeriksa jejak digital dari berbagai lini.

"Banyak pejabat-pejabat pemerintahan Presiden Jokowi yang menyampaikan gagasannya, keinginannya, untuk mengubah masa jabatab presiden dari dua periode menjadi tiga periode," kata Basarah.

Terakhir, kata Basarah, Hasto mengonfirmasi tentang pengalamannya secara langsung adanya pejabat-pejabat pemerintahan Presiden Jokowi yang menyampaikan keinginannya untuk mengubah masa jabatan tersebut.

Oleh karena itu, kata Basarah, tidak ada perbedaan apalagi pertentangan pernyataan yang disampaikan Puan, Adian, dan Hasto.

"Karena memang pada faktanya wacanya tiga periode itu faktual bisa kita lihat. Saya kira teman-teman yang hadir di sini pasti medianya sudah menulis, dari pejabat-pejabat siapa saja di lingkungan pemerintahan Presiden Jokowi dan juga ada yang ketua umum-ketua umum partai politik yang mengusulkan wacana tiga periode itu," tegas Basarah.