Minta dana kunker DPR naik, Gerindra miris masih banyak anggota bolos rapat

Minta dana kunker DPR naik, Gerindra miris masih banyak anggota bolos rapat. Sebab, menurutnya, tingkat kehadiran anggota DPR dalam kegiatan rapat-rapat dewan masih rendah. Muzani mencontohkan, anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna hari ini saja masih rendah.

2017-08-31 14:37:07

Gerindra

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengingatkan DPR untuk melihat skala prioritas sebelum mengajukan kenaikan anggaran kunjungan kerja ke luar negeri dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Sebab, menurutnya, tingkat kehadiran anggota DPR dalam kegiatan rapat-rapat dewan masih rendah.

Muzani mencontohkan, anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna hari ini saja masih rendah. "Ya memang begini, misalnya kayak rapat hari ini kan kosong ya, mestinya teman-teman juga tahu skala prioritas. Bepergian, pilihan-pilihan kegiatan itu juga mestinya seperti paripurna, komisi, itu juga sesuatu yang pengambilan keputusannya penting, mustinya," kata Muzani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8).

Tingkat kehadiran yang rendah tersebut, kata Muzani, sangat berpengaruh pada produktifitas kerja legislatif. Untuk itu, Muzani meminta anggota DPR mendorong kedisiplinan sebelum mengajukan kenaikan anggaran kunker.

"Evaluasi kami Gerindra terus terang tingkat kehadiran DPR agak rendah sehingga itu mempengaruhi produktifitas. Produktifitas itu misalnya legislatif. Beberapa hal seperti kedisiplinannya kawan-kawan masih didorong lagi," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing menampik adanya kenaikan anggara kunjungan kerja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Tak tanggung, kenaikan anggaran kunker ke luar negeri itu mencapai Rp 343,5 miliar. Jumlah tersebut naik sekitar Rp 141,8 miliar atau 70 persen dari anggaran tahun ini sebesar Rp 201,7 miliar.

Total anggaran kunker itu dibagi menjadi dua, yakni untuk perjalanan dinas luar negeri Rp 246,6 miliar dan program penguatan kelembagaan dalam bentuk pelaksanaan kerja sama internasional sebesar Rp 96,9 miliar.

"Kenaikan itu 1. Sempet moratorium ke LN, 2. Perubahan kurs. 3. Harga tiket naik. Enggak mungkin kita curi uang itu, era terbuka. Siapa yang curi uang negara dipenjara," jelasnya.

Lebih lanjut, Anton memastikan moratorium kunker ke Dewan ke luar negeri telah dicabut di bawah kepemimpinan Ketua DPR Setya Novanto. Lagipula, menurutnya, tiap lembaga negara pasti memiliki kegiatan kunker ke luar negeri.

DPR di era kepemimpinan Ade Komaruddin memang sempat memoratorium kunjungan kerja dewan ke luar negeri. Alasannya adalah demi penghematan uang negara. Anggaran kunker ke luar negeri yang semula Rp 360 miliar dipangkas menjadi Rp 139 miliar.

(mdk/eko)