KPU Jatim ingatkan parpol serahkan laporan dana kampanye 22 September

Kampanye Pemilu 2019 akan segera dimulai pada 23 September 2018. Seluruh partai politik (Parpol) peserta Pemilu, wajib segera menyerahkan laporan dana kampanyenya. Jika terlambat, sanksi tegas telah menanti.

2018-09-18 18:03:00

Pemilu 2019

"Kampanye kan sudah mulai dilaksanakan tanggal 23 September ini, dan sehari sebelum tanggal 23 itu adalah masa akhir dari penyerahan laporan awal dana kampanye," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, Eko Sasmito saat Sosialisasi Peraturan Kampanye di Surabaya, Selasa (18/9).

Terkait berapa jumlah maksimal dana kampanye, Eko menegaskan, belum ada aturan soal itu. Namun, bagi penyumbang (sponsor) dana kampanye tetap ada aturannya. "Menyumbangnya itu dibatasi," tegas Eko.

Eko merinci, sumbangan untuk Parpol dari perorangan, jumlahnya dibatasi maksimal Rp 2,5 miliar. Sementara dari kelompok, organisasi, atau badan usaha non-pemerintah, jumlah sumbangannya maksimal hingga Rp 25 miliar.

Sedangkan sumbangan perorangan untuk DPD, dibatasi maksimal Rp 750 juta. Lalu, sumbangan dari kelompok atau badan usaha non-pemerintah jumlahnya maksimal Rp 1,5 miliar.

"Sumbangan uang tunai bisa langsung masuk ke rekening khusus dana kampanye. Namun, jika berupa barang bisa langsung diserahkan lengkap dengan laporannya," tandasnya.

Sedangkan untuk waktu penyerahan laporan dana kampanye, kata Eko, maksimal diserahkan pukul 18.00 WIB, sehari sebelum massa kampanye yaitu tanggal 22 September. Jika tidak, KPU sudah menyiapkan sanksi tegas, yaitu berupa pembatalan sebagai peserta Pemilu. "Jadi sebagai peserta Pemilu dia dibatalkan. Itu partai," tegasnya.

Eko juga menjelaskan mekanisme penyerahan laporan dana kampanye Parpol. Setidaknya ada tiga model laporan. Pertama laporan awal dana kampanye. Kemudian yang kedua adalah laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, dan yang ketiga laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

Penyerahannya, kata Eko, berupa laporan dari rekening yang berisi dana awal kampanye. "Jadi berupa rekening, kemudian rekening dana kampanye, dan penerimaan-penerimaan awal," jelasnya.

(mdk/bal)