KPU Ingin DPR Revisi UU Pemilu, Salah Satunya Terkait Keserentakan

Dia menuturkan, hasil evaluasi akan diserahkan kepada DPR dan pemerintah selaku pembuat undang undang.

2019-07-01 14:33:54

KPU

Komisi Pemilihan Umum melakukan evaluasi evaluasi Pemilu 2019. Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan pihaknya ingin DPR dan pemerintah segera memperbarui UU Pemilu, terutama terkait keserentakan pemilu.

"KPU memandang bahwa UU pemilu itu perlu diperbaharui, terutama menyangkut keserentakan pemilu," kata Wahyu di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (1/7).

Dia menuturkan, hasil evaluasi akan diserahkan kepada DPR dan pemerintah selaku pembuat undang undang. Wahyu menyebut paling tidak ada dua rekomendasi yang akan diserahkan KPU kepada DPR.

"Salah satu keserentakan yang akan kita rekomendasikan adalah Pemilu tetap serentak. Tapi kita bagi dalam dua jenis besar, yaitu Pemilu lokal dan nasional," ujarnya.

Wahyu menjelaskan dasar rekomendasi tersebut adalah beban pekerjaan yang terlalu padat dan banyak petugas maupun pengawas yang wafat saat pelaksanaan Pemilu 2019.

"Salah satu penyebab banyaknya korban penyelenggara KPPS ataupun Panwaslu, Kepolisian yang meninggal, itu antara lain disebabkan karena volume pekerjaan yang tak sebanding kemampuan manusiawi," paparnya.

Untuk mengurangi beban kerja itu, lanjut Wahyu, KPU berpendapat perlu memisahkan dua pemilu tanpa menghilangkan asas keserentakan.

"Kalau kemudian serentak dalam pengertian lokal dan nasional digabung, salah satu evaluasi kita adalah beban pekerjaan penyelenggara Pemilu terutama di KPPS, itu tak rasional antara kemampuan manusiawi dengan beban pekerjaan," tandasnya.

Reporter: Delvira Hutabarat

(mdk/ray)