Komite pemilihan Munaslub Golkar sebut mahar Rp 1 miliar wajib

Bahkan Rambe mengungkapkan bahwa tak perlu konsultasi dulu ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

2016-05-03 14:26:03

Munaslub Golkar

Ketua Komite Pemilihan Munaslub Golkar Rambe Kamarul Zaman menegaskan bahwa mahar Rp 1 miliar untuk mendaftar sebagai calon ketua umum merupakan hal yang wajib. Hal tersebut guna mengatasi kebutuhan keuangan internal partai.

‎"Partai politik harus menyerahkan iuran dan kewajiban. Itu dibacakan dalam ad/art. Itu wajib. Enggak bisa. Kita tetapkan Partai Golkar ke depan karena partai politik ini tidak cukup dana ke depan," kata Rambe di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (3/5).

Bahkan Rambe mengungkapkan bahwa tak perlu konsultasi dulu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut terkait apakah Rp 1 miliar itu termasuk gratifikasi atau tidak.

"Sudah disampaikan (wajib bagi calon ketum), enggak usah lagi KPK. Gimana kalau dana partai diperiksa-periksa lagi oleh KPK?" ujarnya.

Menurut ketua komisi II DPR tersebut, uang mahar harus dibayar pada saat mendaftarkan diri dan sebelum tahap verifikasi pada 6 Mei mendatang. Lalu tim verifikasi lah yang akan menentukan apakah syarat tersebut telah dipenuhi atau belum sekaligus apakah bisa ditetapkan sebagai calon ketum.

‎"Untuk mendaftar itu bisa diwakili. Itu konsensus kita. Biasanya setelah dia mendaftar kita berikan forum untuk menampilkan pikirannya bagaimana Partai Golkar dibawa ke depan," ungkapnya.

Sedangkan terkait persyaratan Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak tercela (PDLT) tidak perlu dianggap serius. Terkait loyalitas cukup surat sertifikat sebagai anggota.

"PDLT tidak ada ukurannya. Kalau tidak tercela sudah cukup SKCK. Kalau PDLT tidak perlu tanda bukti. Jadi gubernur, bupati saja yang sudah divonis bersalah diperbolehkan kok," pungkasnya.

(mdk/bal)