Koalisi serahkan ke MUI soal status Ma'ruf Amin sebagai ketua umum

Setelah dipilih Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) sebagai Cawapres, KH Ma'ruf Amin didesak untuk mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Rais 'Aam (pimpinan tertinggi) PBNU.

2018-08-14 12:00:01

Ketua MUI Maruf Amin

Sekjen PPP, Arsul Sani menanggapi kritik ini. Ia mengatakan partai koalisi menyerahkan persoalan ini ke internal MUI maupun PBNU, apakah memang Ma'ruf harus mengundurkan diri atau tidak.

"Koalisi menyerahkan soal itu kepada MUI dan PBNU," ujarnya dikonfirmasi merdeka.com, Selasa (14/8).

Sebagai parpol anggota koalisi, PPP juga meminta keputusan kapan Ma'ruf harus mengundurkan diri agar disesuaikan dengan AD/ART MUI maupun PBNU. Ia berharap pengurus MUI dan PBNU melakukan musyawarah membahas perihal ini.

"Soal apakah harus mundur sebagai Ketum MUI dan Rais Aam PBNU dan kalau ya kapan mundurnya, maka PPP meminta agar keputusannya disesuaikan saja dengan AD/ART MUI maupun NU. Jadi PPP juga meminta mari kita berikan para pengurus di MUI dan di suriyah dan tanfidziyah PBNU untuk bermusyawarah, menentukan bagaimana seyogyanya yang perlu dilakukan oleh atau terhadap Kiai Ma'ruf," jelasnya.

Arsul meminta agar status Ma'ruf sebagai Ketua Umum MUI dan Rais 'Aam PBNU ini tak digunakan sebagai senjata politik untuk menyerang yang bersangkutan. "Tidak perlu hal ini menjadi diskursus apalagi senjatan politik untuk mendegradasi beliau," pungkasnya.

(mdk/cob)