Ketum Muhammadiyah sebut Ma'ruf Amin harus pisahkan proses politik dan keagamaan

Merdeka.com - Joko Widodo menggandeng Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin sebagai cawapres. Melihat hal ini, Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan sebagai pimpinan tertinggi ormas Islam, harus bisa memisahkan antara proses politik dan keagamaan.

"Jadi harus dipisahkan proses politik dan proses keagamaan," ujarnya di Menara Kompas, Pal Merah, Jakarta Pusat, Senin (13/8).

Namun, dia enggan ikut campur apakah Ma'ruf harus mundur atau tidak sebagai pimpinan MUI. Dia menyerahkan proses tersebut ke pengurus MUI.

"Cuma kan wilayah MUI biar jadi nanti urusan pengurus MUI yang menyangkut wilayah politiknya. Ya biarlah jadi proses politik yang terjadi," kata dia.

Sebelumnya, Ma'ruf didesak harus meninggalkan jabatannya sebagai Ketua Umum MUI. Sebagai cawapres Jokowi, Ma'ruf masih menempati posisi pimpinan tertinggi organisasi Islam di Indonesia itu.

Ma'ruf menegaskan ada mekanisme khusus yang akan menentukan posisinya di MUI. Dia menyebut, mekanisme itu bersifat internal.

"Nanti akan ada mekanisme penyelesaian, akan ada nanti," ujar Ma'ruf di RSPAD Gatot Subroto, Minggu (12/8) malam.