Ketua Pansus RUU Pemilu prediksi Pilpres 2019 ada empat pasang calon

Ketua Pansus RUU Pemilu prediksi Pilpres 2019 ada empat pasang calon. Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy memprediksi, dengan angka presidential threshold 20 persen, kemungkinan Pilpres 2019 akan menghadirkan empat pasangan calon Presiden dan wakil Presiden.

2017-07-15 04:13:00

RUU Pemilu

Pemerintah terus mendorong opsi ambang batas pencalonan Presiden (Presidential Threshold) di angka 20 persen. Partai Gerindra menuding sikap pemerintah ini bertujuan menjegal calon presiden lain.

Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy memprediksi, dengan angka presidential threshold 20 persen, kemungkinan Pilpres 2019 akan menghadirkan empat pasangan calon Presiden dan wakil Presiden.

"Kalau 20 sampai 25 persen itukan maksimal capres lima pasangan. Tapi lihat bonggol-bonggol parpol sekarang dalam itungan kami maksimal empat capres," kata Lukman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/7).

Hadirnya lebih dari satu pasangan calon dengan penerapan presidential threshold 20 persen pernah terjadi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu. Saat itu, PDIP sebagai partai pengusung Joko Widodo harus berkoalisi dengan partai lain karena memiliki suara kurang dari 20 persen.

"Karena bonggol-bonggolnya beda-beda tapi semua dibawah 20 persen. Kita sebenarnya sudah bisa perkirakan karena hasil pemilu 2014 itungan persentase 2014 artinya PDIP enggak bisa sendiri harus dengan parpol lain," jelasnya.

"Kemudian Gerindra enggak bisa sendiri harus dengan lain. PKB juga kalau mau ajukan sendiri bonggolnya akan besar karena gabung dengan parpol lain," sambung Wasekjen PKB ini.

Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan sikap pemerintah soal ambang batas pencalonan presiden 20 persen bertujuan untuk menjegal calon presiden tertentu. Untuk itu, Gerindra tetap konsisten agar ambang batas pencalonan presiden dihapuskan.

"Sepertinya begitu untuk mencegah calon tertentu, memundurkan calon yang lain dan seterusnya. Ada suasana itu. Dan menurut saya sih ini kan perhelatan demokrasi sudahlah kita buka apa adanya saja," kata Muzani.

Partai Gerindra, kata Muzani, telah berkomunikasi dengan fraksi-fraksi lain agar usulan tersebut disepakati. Dia juga berharap pengambilan keputusan 5 paket isu krusial diputuskan tanpa voting.

"Kami sudah berkomunikasi dengan banyak partai. Kami sudah berhalo-halo dengan banyak fraksi, mudah-mudahan tak ada voting itu lebih bagus," terangnya.

(mdk/rnd)