Kritik etika politik koalisi, Mendagri merasa ditikam dari belakang
Merdeka.com - Lobi politik antara kelompok fraksi Pansus revisi UU Pemilu dan perwakilan pemerintah dalam rapat Pansus di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/7) malam, gagal mencapai kesepakatan. Pemerintah berkukuh segala aturan UU Pemilu lama yang sudah baik dipertahankan dan disempurnakan. Salah satunya menyangkut angka ambang batas pencalonan Presiden 20 persen. Sementara beberapa fraksi mengajukan ambang batas pencalonan presiden nol persen. Hingga akhirnya muncul opsi lima paket yang berisi lima isu krusial yang akan dibawa ke paripurna 20 Juli 2017.
Tak tercapainya kesepakatan antara pemerintah dan DPR membuat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengkritik etika politik partai koalisi pemerintah di DPR. Kepentingan politik sesaat membuat partai koalisi mengindahkan etika koalisi.
"Etika politik berkoalisi yang semakin tidak jelas karena kepentingan jangka pendek, enteng atau ringan saja meninggalkan etika berkoalisi," ujar Mendagri Tjahjo melalui pesan singkat yang diterima wartawan di Jakarta, Jumat (14/7).
Tjahjo mengatakan, partai koalisi pemerintah seharusnya konsisten berjalan bersama dan memperjuangkan langkah politik yang sama demi kepentingan bangsa dan negara. Namun dia justru merasa ditinggalkan partai koalisi selama pembahasan revisi UU Pemilu.
"Koalisi pemerintah harusnya semua keputusan politik bisa dilaksanakan, diamankan, diperjuangkan bersama beriringan, tidak ditinggal lari sendiri di tengah jalan. Inikah etika politik Berkoalisi? Tidak elok berkoalisi tapi menikam dari belakang," sindir Mendagri.
Mantan Sekjen PDIP ini menilai, ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen kursi di DPR dan 25 persen suara nasional sudah mencerminkan sistem presidensial yang baik. Ini sudah berjalan dua kali Pemilu dan diterima semua partai. Dia heran jika saat ini partai politik yang ada justru meributkan ambang batas itu.
"Bahkan ada yang ingin kembali ke nol persen. Ini namanya kemunduran pemahaman demokrasi," kritiknya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
AHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Ugal-Ugalan Luar Biasa, Demokrat bakal Dorong Revisi UU Pemilu
Baca SelengkapnyaPemahaman mengenai jenis pelanggaran pemilu dan penanganannya sangat penting dalam tahun politik ini.
Baca SelengkapnyaPrinsip-prinsip dalam pemilu adalah kriteria yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pemilu agar pemilu berjalan dengan demokratis dan transparan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hal itu diketahui Dudung setelah menanyakan ke sejumlah kampus seperti UGM yang tidak semua guru besarnya mengkritisi pemerintah dan proses Pemilu.
Baca SelengkapnyaSejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.
Baca SelengkapnyaAHY sudah dua kali menyampaikan pidato politik jelang Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaIntegritas pemilu merupakan aspek kritis dalam menjaga kesehatan demokrasi suatu negara.
Baca Selengkapnya4 Sekeluarga Tewas di Musi Banyuasin Diduga Korban Perampokan, Polisi Temukan Petunjuk
Baca SelengkapnyaPara akademisi dan pengamat politik berharap para capres tetap berdiri pada substansi masing-masing, pada debat ketiga Pilpres 2024, Minggu (7/1/2024).
Baca Selengkapnya