Kencang Isu Reshuffle, Pengamat Singgung 2 Aspek Krusial

Kinerja pejabat yang dianggap tidak produktif menjadi sorotan.

Sinyal perombakan kabinet atau reshuffle jilid II di kabinet Presiden Prabowo Subianto kian kuat. Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menilai ada dua faktor yang mendasari kegentingan reshuffle.

Pertama, mengurangi pejabat yang tidak memiliki kapasitas dalam bekerja yang cenderung tidak kondusif.

"Kegentingan reshuffle saat ini bisa mendasar pada dua hal, pertama, mengeliminasi pejabat lingkar Istana yang tidak miliki kapasitas dan terbukti stagnan dalam kinerja di fase awal ini, dan juga menyasar tokoh yang cenderung tidak kondusif," kata Dedi saat dihubungi merdeka.com, Rabu (16/4).

Faktor kedua, rasa loyalitas terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sebab, banyak menteri yang masih loyal kepada Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

"Kedua berkaitan dengan loyalitas menteri yang seharusnya fokus dan tunduk pada Presiden, ini misalnya para menteri yang justru cenderung lebih loyal pada Jokowi yang bukan lagi Presiden, menteri yang tidak tunjukkan fokus pada Presiden Prabowo pantas doganti agar tidak ada tafsir matahari kembar di pemerintah," ujar dia.

Lebih lanjut, Dedi berpandangan menteri yang harus dievaluasi yakni Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Koperasi Budi Arie hingga Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi.

"Tokoh dengan kapasitas rendah, cenderung politis dan membuat kontroversial sekaligus kurang berkinerja di antaranya Hasan Nasbi, Raja Juli Antoni, Budi Arie, Wamen Stella, Menpar," ujarnya.

"Prabowo perlu dikelilingi tokoh yang seharusnya miliki kapasitas tanpa memandang apakah ikut membantu di Pilpres atau tidak," imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan, isu reshuffle kembali mengemuka setelah lebaran. Salah satu pihak yang disebut-sebut dalam posisi tidak aman adalah Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi.

Saat dikonfirmasi, Hasan membantah isu tersebut. Hasan mengatakan dirinya masih berkantor dan bekerja seperti biasa.