Kementerian Hukum Harap PPP Berdamai, Demi Permudah Pendaftaran Administrasi
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum, Widodo berharap PPP bisa mengakhiri dualisme tersebut.
Pemerintah meminta Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersatu dan berdamai, agar memudahkan pencatatan administrasi di Kementerian Hukum. Diketahui saat ini terjadi dualisme, di mana terdapat dua kubu mengklaim sebagai Ketua Umum, yaitu Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum, Widodo berharap PPP bisa mengakhiri dualisme tersebut.
"Ya kita berharap, walaupun informasi dari media terjadi dualisme, supaya ada kompromi di antara mereka, persatuan. Sesuai dengan namanya, persatuan, harus bisa menyatukan," ujar Widodo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/10).
"Sehingga nanti pada saatnya ke pemerintah untuk pencatatan administrasinya, lebih mudah," sambungnya.
Periksa Kelengkapan Dokumen
Menurutnya, Kementerian Hukum akan memeriksa kelengkapan dokumen jika sudah ada kubu yang mengajukan pendaftaran. Ia memastikan pihaknya akan mendasari pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).
"Ya nanti kita ikuti aturannya dulu, AD/ART-nya internal partainya," kata Widodo.
Diketahui, PPP terpecah setelah terdapat dua kubu yang mengklaim sebagai ketua umum hasil Muktamar yang sah.