Kasus Arcandra, Sekjen Gerindra sebut pembisik Jokowi ceroboh

"Lingkungan presiden harus bertindak cermat," kata Muzani.

2016-08-16 11:40:37

Kabinet Jokowi

Kasus paspor ganda yang dimiliki Arcandra Tahar menuai kritik dari banyak pihak. Kecermatan Presiden Joko Widodo untuk menunjuk Arcandra sebagai menteri ESDM dianggap kesalahan yang fatal.

Sekretaris Jendral Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyindir para pembantu presiden dalam kasus Arcandra ini. Menurutnya, ada andil dari jajaran pembantu presiden dalam penunjukan Arcandra. Jika kabinet Jokowi memberikan masukan yang benar soal rekam jejak Arcandra, peristiwa ini tidak akan terjadi.

"Lingkungan presiden harus bertindak cermat. Bisa kecerobohan, kecolongan, bisa skandal. Jangan sampai wajah presiden tercoreng karena ini. Harusnya sudah selesai di sekretaris negara. Kemudian Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga presiden bisa ambil keputusan dengan jernih," kata Muzani di Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).

Muzani menyebut masalah Arcandra dapat menjadi pembelajaran yang berharga bagi pemerintahan Jokowi-JK agar tidak sembarangan mengangkat seseorang menjadi menteri. Partai Gerindra, lanjutnya, menghargai keputusan Jokowi untuk mengganti Arcandra.

"Jadi pelajaran yang sangat berharga. Kita menghormati itu. Mengangkat dan memberhentikan," tegasnya.

"Pokoknya Gerindra menyerahkan ke presiden. Cuma karena ESDM sangat vital. Pilih lah yang reputasi membela kepentingan nasional sudah terbukti. Ini syarat kepentingan," sambung Muzani.

Seperti diketahui, Jokowi akhirnya memberhentikan dengan hormat Arcandra Tahar dari Menteri ESDM. Arcandra yang baru menjabat dua minggu sebagai menteri harus dicopot karena memiliki paspor Amerika Serikat.

(mdk/rnd)