Buntut kasus Arcandra, kepercayaan publik kepada Jokowi bisa menurun

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo diminta lebih mengutamakan kepentingan nasional dan bisa di pertanggungjawabkan dalam menunjuk menteri menyusul kasus kepemilikan kewarganegaraan negara ganda Arcandra Tahar. Kasus Arcandra Tahar diminta menjadi pelajaran Presiden Joko Widodo supaya kepercayaan publik kepadanya tak menurun.

"Kesalahan dalam merekrut menteri akan mendegradasi kepercayaan publik pada lembaga kepresidenan," kata Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro saat dihubungi merdeka.com, Selasa (16/8).

Dia mengatakan, penunjukan seorang menteri merupakan hak prerogatif seorang presiden. Akan tetapi dia menegaskan, pemilihan pos menteri itu lebih mengutamakan nasional untuk menghindari kasus Arcandra Tahar tak terulang.

"Yang terbaca di publik atau masyarakat luas adalah Arcandra Tahar diberhentikan karena memiliki kewarganegaraan ganda. Tuntutan publik dan public pressure membuatnya terjungkal. Ini merupakan pelajaran berharga agar lembaga kepresidenan lebih berhati- hati dan cermat," kata Siti Zuhro.

Diketahui, Presiden Joko Widodo akhirnya memberhentikan Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM menyusul polemik kewarganegaraan ganda. Arcandra disebut-sebut memiliki paspor Amerika Serikat dan paspor Indonesia.

Sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Indonesia tidak menganut sistem kewarganegaraan ganda. Warga Negara Indonesia yang mengambil sumpah atau berpindah kewarganegaraan, otomatis status kewarganegaraan Indonesianya gugur.

"Menyikapi pertanyaan-pertanyaan publik terkait dengan status kewarganegaraan Menteri ESDM saudara Arcandra Tahar, dan setelah memperoleh informasi dari berbagai sumber, presiden memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat saudara Arcandra Tahar dari posisi sebagai menteri ESDM," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno.