Jimly sebut PPP dan Golkar terancam tak bisa ikut Pilkada serentak

Jimly Asshiddiqie hari ini bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kantor Kepresidenan.

2015-04-01 13:37:06

Pilkada Serentak

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kantor Kepresidenan. Selain melaporkan soal DKPP, Jimly juga menjelaskan soal persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak 2015.

"Kita melapor juga kepada presiden soal perkembangan dan kegiatan DKPP baik evaluasi pasca 2014 maupun persiapan untuk Pilkada. Kita sampaikan laporan lengkap termasuk juga keinginan kami untuk bangun tradisi memberi penghargaan kepada penyelenggara pemilu yang terbukti bekerja dengan baik," kata Jimly kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/4).

Terkait persiapan Pilkada serentak, pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, yang menjadi persoalan adalah partai-partai politik yang saat ini tengah mengalami dualisme kepemimpinan.

"Jadi masalah penting adalah yang terkait dengan konflik partai politik. Saya juga sampaikan berbagai opsi kepada presiden mengenai kemungkinan-kemungkinan pengaturan yang sedang dibahas dan dirancang KPU yang juga dikonsultasikan kepada kami," jelas Jimly.

"Salah satu opsinya bahwa KPU perlu meningkatkan standar integritas, jadi integritas bukan hanya terkait integritas penyelenggara pemilu tapi juga integritas peserta pemilu dan integritas parpol pengusung pasangan calon," imbuhnya.

Oleh karena itu, lanjut Jimly, dalam diskusi dengan Presiden Jokowi tadi, disarankan agar PPP dan Partai Golkar segera islah. Jika tidak, maka harus menunggu keputusan pengadilan dan memakan waktu yang cukup panjang. Sehingga bisa dimungkinkan terancam tak bisa ikut pilkada serentak.

"Dengan demikian kita harap pengadilan segera ambil keputusan sebelum penetapan pasangan calon, itu jadwal dan tahapannya sudah ada mudah-mudahan pengadilan bisa segera ambil keputusan," terang Jimly.

"Tapi seandainya tidak, ada kemungkinan partai yang konflik itu sama-sama tidak bisa memenuhi syarat untuk mengajukan pasangan calon," tandasnya.

(mdk/dan)