'Jangan rusak institusi TNI/Polri dengan masuk pusaran politik praktis'

TNI/Polri harus bebas dari kepentingan proses politik elektoral. TNI/Polri harus kembali pada tugas pokok menjaga kedaulatan, keamanan negara, dan mengayomi, serta menciptakan ketertiban masyarakat.

2018-06-24 22:03:00

Pilkada Serentak

Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi mendukung permintaan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar TNI, Polri, dan BIN netral saat Pilkada 2018.

"Saya setuju pak SBY, bahwa TNI/ Polri, termasuk BIN harus netral di Pilkada, tidak menjadi alat politik pasangan calon, tidak menjadi mesin pemenangan politik pasangan calon," ujar Viva Yoga melalui keterangan tertulisnya, Minggu (24/6).

Menurutnya, politik TNI dan Polri adalah politik kebangsaan. Artinya, kata Viva Yoga, politik yang berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara.

"Karena menurut UU TNI, UU Polri, dan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa TNI/Polri tidak menggunakan hak politiknya. Makanya TNI/Polri tidak boleh main politik praktis dengan menjadi tim sukses pasangan calon," papar dia.

Viva Yoga menegaskan, TNI/Polri harus bebas dari kepentingan proses politik elektoral. TNI/Polri harus kembali pada tugas pokok menjaga kedaulatan, keamanan negara, dan mengayomi, serta menciptakan ketertiban masyarakat.

"Jangan rusak institusi TNI/Polri masuk pada pusaran politik praktis. TNI/Polri harus berada di atas semua golongan yang berkontestasi politik," jelas Viva Yoga.

Sebelumnya, mantan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta pemerintah, BIN, Polri, dan TNI bersikap netral.

Hal ini perlu menurutnya dilakukan agar pemerintah menjadi contoh dalam kejujuran dan keadilan dalam kompetisi politik.

"Saya juga berharap rakyat berani menolak semua tindak kecurangan termasuk ketidaknetralan. Biarlah rakyat menggunakan haknya untuk memilih siapa pun yang disukai diyakini bisa memimpin," terang SBY.

Reporter: Devira Prastiwi
Sumber:Liputan6.com

(mdk/noe)