Isu Cawapres dan popularitas partai

Hal ini terkait manuver Cak Imin.

2018-01-26 07:00:00

Pilpres 2019

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tengah gencar mempromosikan diri untuk menjadi calon wakil presiden di pemilihan tahun 2019. 'Melempar' isu menjadi cawapres dinilai sah-sah saja karena siapa politikus yang tak ingin berkantor di Istana.

Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai strategi melempar promosi cawapres merupakan strategi partai politik dalam upaya meningkatkan popularitas.

"Jadi boleh aja (promosi). Nah masalah kemudian apakah akan dipilih ya namanya usaha," kata Hendri saat dihubungi merdeka.com, Kamis (25/1).

Menurut Hendri, terkait promosi Cak Imin tersebut tak akan menjadi sia-sia apabila nantinya Cak Imin gagal maju menjadi cawapres. Sebab, imbasnya PKB akan mendapat popularitas di balik promosi cawapres tersebut. Maka, ibaratnya promosi itu seperti 'sambil menyelam minum air'.

"Minimal kalau dia (Cak Imin) enggak dipilih Jokowi, partainya naik. Lebih populer," ujarnya.

Dihubungi merdeka.com terpisah, Ketua Desk Pilkada Daniel Johan mengaku Cak Imin dikaitkan menjadi cawapres awalnya atas permintaan masyarakat.

"PKB sangat amat berterima kasih dengan masyarakat 'grassroot mas', karena itu semua murni gerakan masyarakat," kata Daniel.

Gerakan dari masyarakat tersebut, kata Daniel, disambut oleh internal partai. Dia menyebutkan aspirasi masyarakat di daerah ditangkap oleh Dewan Pengurus Cabang (DPC) untuk mendorong Cak Imin menjadi Cawapres di 2019.

"Kemudian juga disambut dan mendorong semangat struktur DPC dan ranting untuk bergerak lebih intens dengan masyarakat," kata Daniel.

Cak Imin memang dianggap tak akan mudah begitu saja menjadi cawapres. Apalagi, jika dia ingin menjadi pendamping calon terkuat pada Pilpres 2019 mendatang yaitu Joko Widodo (Jokowi). Hendri Satrio menilai banyak sekali tokoh yang memiliki peluang untuk menjadi pendamping Jokowi.

Dia menyebutkan ada nama mantan pimpinan KPK Abraham Samad, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BIN Jenderal Pol Budi Gunawan, Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi atau yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) hingga nama Menko PMK Puan Maharani menjadi kandidat wakil Jokowi maupun yang diusulkan oleh partai politik maupun pihak tertentu.

"Yang mau jadi wakilnya Jokowi itu lebih ngantre daripada kompetitor," ujarnya.

Director Survei & Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara memprediksi pada Pilpres 2019 mendatang akan kembali terjadi duel antara Jokowi dan Prabowo Subianto atau mengulang Pilpres 2014.

Igor memprediksi, jika tokoh lama di Pilpres 2014 (Jokowi vs Prabowo) kembali berkompetisi, maka posisi pendamping Presiden (Cawapres) adalah yang paling krusial dan signifikan. Tentu tidak menutup kemungkinan munculnya atau dimunculkannya figur baru sesuai momentum.

"Terutama jika terjadi perpecahan koalisi parpol di pemerintahan," ujarnya.

(mdk/rzk)