Ini kata SBY soal Jokowi mau hidupkan pasal penghinaan presiden

"Demokrasi juga perlu tertib, tapi negara tak perlu represif."

2015-08-09 14:32:50

Jokowi

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara soal polemik pasal penghinaan presiden yang akan dihidupkan kembali oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menilai perlu melindungi nama presiden sebagai simbol negara tetapi tidak dengan cara-cara represif.

"Kesimpulan: demokrasi dan kebebasan penting, namun jangan lampaui batas. Demokrasi juga perlu tertib, tapi negara tak perlu represif," kata SBY lewat akun Twitternya @SBYudhoyono dikutip merdeka.com, Minggu (8/9).

Menurutnya, pemegang kekuasaan tidak boleh menyalahgunakan wewenang. Kekuasaan tidak dipakai untuk membungkam suara rakyat.

"Para pemegang kekuasaan (power holders) tak boleh salah gunakan kekuasaannya. Presiden, parlemen, penegak hukum, pers dan juga rakyat. Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan tidak untuk 'menciduki' dan menindas yang menentang penguasa," terang dia.

Lanjut dia, bangsa Indonesia harus belajar menggunakan kebebasannya secara benar. Sekarang sudah jarang perlakuan yang menyudutkan presiden.

"Kita semua harus belajar gunakan kebebasan (freedom) secara tepat. Jangan lampaui batas. Ingat, kebebasan pun bisa disalahgunakan. Ini pertanda baik. Perlakuan 'negatif' berlebihan kepada saya dulu tak perlu dilakukan kepada Pak Jokowi. Biar beliau bisa bekerja dgn baik," pungkas dia.

(mdk/efd)