ICW prediksi politik uang meningkat di pilkada serentak 2015

Dengan sistem satu putaran, maka para peserta pilkada akan gencar melakukan politik uang.

2015-11-09 16:29:32

Politik Uang

Indonesia Corruption Watch (ICW) memprediksi pelanggaran dan kecurangan, seperti politik uang akan meningkat saat pilkada serentak berlangsung. Prediksi tersebut disampaikan oleh peneliti Divisi Korupsi ICW, Almas Sjafrina.

Almas menilai dengan hanya dilakukan satu putaran, maka kecenderungan strategi politik uang akan sangat gencar dilakukan oleh para pasangan calon.

"Kalau kita memprediksi ada 2 alasan politik uang meningkat. Pertama, karena pilkada dilakukan satu putaran jadi mereka akan sangat berusaha dan mengeluarkan segala daya upaya untuk menang," kata Almas di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (9/11).

Alasan kedua, kata Almas, prediksi tersebut disampaikan adalah karena dalam peraturan yang baru 4 dari 7 jenis kampanye difasilitasi KPU melalui APBD, maka para calon masih memiliki modal lebih yang bisa digunakan untuk melakukan strategi lain dalam menarik dukungan, salah satunya melalui politik uang.

"Kedua, keberadaan beberapa metode kampanye penyebaran alat peraga, spanduk dan telah difasilitasi oleh KPU dan akan dana tersisa dana dari para calon sehingga sangat potensial digunakan untuk startegi yang lain yakni politik uang," terangnya.

Oleh sebab itu, dalam upaya meminimalisir pelanggaran yang berpotensi terjadi di Pilkada 2015, Almas menilai pentingnya partisipasi dan peran masyarakat dalam membantu lembaga penyelenggara pemilu. Salah satunya caranya, kata Almas adalah dengan melaporkan segala bentuk pelanggaran yang terjadi di daerahnya masing-masing.

Terlebih lagi, menurutnya, saat ini lembaga penyelenggara pemilu dan elemen terkait, yakni KPU, Bawaslu dan Koalisi Kawal Pilkada telah meluncurkan web dan aplikasi berbasis online seperti www.kawalpemilu.org dan www.kawalpilkada.id.

"Peluang masyarakat untuk aktif berangkat dari adanya teknologi yang maju, semisal berbasis web atau aplikasi. Dengan adanya partisipasi masyarakat semua pelanggaran yang dilakukan akan tercapture dan dapat diproses oleh Bawaslu dan KPU," jelasnya.

(mdk/dan)